REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) akan mengubah strategi kerja agar target Perpusnas tetap tercapai. Hal ini dilakukan sehubungan dengan disahkannya pemotongan anggaran Perpusnas sebesar sebesar Rp 202 juta atau 30,9 persen dari anggaran sebelumnya.
Keputusan ini merupakan hasil Penyesuaian anggaran belanja berdasarkan Perpres RI No 51 Tahun 2020, Perpustakaan Nasional terkena pemotongan anggaran sebesar Rp 106 juta. Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-302/MK.02/2020 Perpusnas terkena penambahan pemotongan anggaran sebesar Rp 97 juta, sehingga total pemotongan menjadi Rp 204 juta atau 30,9 persen dengan sisa anggaran perpusnas menjadi Rp 454 juta.
"Pemangkasan anggaran sini sebenarnya menghambat sejumlah program prioritas yang sudah disusun termasuk di dalamnya membangun aplikasi dan Big Data," ujar Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/5).
Kondisi ini juga mendapatkan keprihatinan dari para anggota Komisi X DPR. Namun Komisi X DPR meminta Perpusnas untuk tetap fokus dalam menjelankan fungsi utama Perpusnas sekaligus harus teliti dan efisiensi program prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
Anggota Komisi X Fraksi PDIP Sofyan Tan menambahkan anggaran minimal Perpusnas mempunyai anggaran Rp 1 triliun. "Tapi di atas sana belum memahami pentingnya perpustakaan dan fungsinya sebagai salah satu jalan mencerdaskan bangsa. Kami bisa toleransi pada saat pemotongan Rp 100 miliar tetapi kok dilakukan pemotongan lagi,” ucapnya.
Anggota Komisi X DPR Hetifah mengatakan anggaran tersebut mengalami pemotongan untuk melawan virus tetapi juga harus memikirkan aspek pembangunan bagi kecerdasan bangsa.
“Banyak sekolah belum mengetahui iPusnas. Perpusnas bisa meluaskan jangkauan kesitu. Kenalkan pada orang tua murid, sehingga kebermanfaatan iPusnas bisa dirasakan semua pihak. Perbanyak buku-buku populer yang disukai anak-anak dan remaja agar antriannya tidak terlalu panjang khususnya di masa pandemi,” ucapnya.
Di samping itu, penguatan pada jaringan internet dan layanan berbasis media sosial dengan lebih fleksibel. Buku-buku terapan agar dibuat secara tutorial. Pustakawan pun diminta agar lebih produktif menggunakan media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook dan Twitter mengulas tokoh publik dan politisi dari berbagai sudut pandang dan tema yang bervariasi.
Menanggapi sejumlah masukan yang disampaikan para anggota komisi X, Syarif menambahkan Perpusnas sudah melakukan MOU kepada seribu rektor perguruan tinggi. Sedangkan usulan pengayaan konten-konten koleksi populer yang digandrungi kaum milenial dan remaja, pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan menyanggupi.
Untuk mendukung keputusan pemotongan anggaran ini, menurut Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, Perpusnas akan mengubah strategi yang lebih menekankan efisiensi dan efektivitas. “Mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN, maka ada beberapa kegiatan yang terpaksa kami hilangkan dan kurangi, di luar perjalanan dinas,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
