REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah tak melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini diterapkan di sejumlah wilayah. Sebab, penurunan kasus baru Covid-19 belum berlangsung selama dua pekan berturut-turut.
"Mengingat salah satu syarat pelonggaran PSBB bisa dilakukan jika laju kasus baru di suatu daerah menurun dalam dua pekan berturut-turut atau jika wabah sudah bisa dikendalikan," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/5).
Klaim penurunan kasus baru Covid-19 disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada Selasa (5/5) lalu. Penurunan disebut sebesar 11 persen berkat diterapkannya PSBB di sejumlah wilayah, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Bamsoet juga meminta pemerintah untuk terus mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan PSBB. "Karena pandemi ini belum berakhir," ucapnya.
Politisi Golkar INI juga mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan penerapan PSBB di wilayahnya kepada Menteri Kesehatan. Terutama wilayah-wilayah yang masih terjadi lonjakan kasus.
Sedangkan untuk wilayah yang sudah menerapkan PSBB, Bamsoet meminta agar evaluasi dilakukan secara terus menerus. Pemerintah pusat juga diharapkan mendesak para kepala daerah untuk melakukan evaluasi itu. Tujuannya untuk memastikan penyebaran wabah dan menjaga kedisiplinan warga.
Bamsoet menambahkan, pemerintah juga harus terus mengupayakan peningkatan jumlah alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis. "Kapasitas rumah sakit terus ditingkatkan untuk mengantisipasi gelombang baru virus Covid-19," katanya
Berdasarkan data pemerintah per Selasa (5/5), jumlah positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 12.071 kasus. Sebanyak 2.197 di antaranya berhasil sembuh. Sedangkan 872 lainnya meninggal dunia.
Setelah lima hari berlalu, atau Ahad (11/5), jumlah kasus positif melonjak jadi 14.023. Adapun yang berhasil sembuh jadi 2.698 dan meninggal dunia jadi 973.
