Monday, 15 Rajab 1444 / 06 February 2023

Cara Komunikasi Jubir Covid-19 Dievaluasi, Apa Saja?

Sabtu 09 May 2020 03:59 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Agus raharjo

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Soekarwo.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Soekarwo.

Foto: Republika/Neni Ridarineni
Komunikator yang baik dapat memberikan harapan kepada lawan bicara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Watimpres), Soekarwo mengevaluasi pola komunikasi yang dilakukan juru bicara pemerintah penanganan Covid-19 Achmad Yurianto. Terutama saat menyampaikan informasi ke masyarakat.

Wantimpres menyarankan agar Yuri berbicara dengan percaya diri dan tidak terlalu banyak membaca teks. "Saya kira misal kan Pak Yuri, kalau menjelaskan lihat ke depan bukan lihat tulisan. Harus liat masyarakat, sehingga dia percaya diri, jangan baca tulisan di bawah itu, saya kira itu penting, penting sekali," tutur Soekarwo dalam diskusi virtual 'MarkPlus Industry Roundtable', Jumat (8/5).

Selain itu, kata orang yang akrab disapa Pakdhe Karwo, juru bicara juga perlu memilih bahasa yang lebih dimengerti masyarakat luas. Gaya komunikasi yang termasuk konsep komunikasi ini perlu diperhatikan sehingga seluruh lapisan masyarakat memahami pesan yang disampaikan terutama terkait pencegahan penyebaran Covid-19 dan penanganannya.

"Sing pinter karo sing engga pinter ngerti kabeh (Yang pintar dan yang tidak pintar bisa paham). Itu pekerjaan yang paling sulit," tutur mantan gubernur Jawa Timur itu.

Soekarwo mengatakan, pentingnya cara komunikasi pemimpin dalam penanganan Covid-19 sangat penting. Sebab, komunikator yang baik dapat memberikan harapan kepada lawan bicara, dalam hal ini masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona ini.

"Kalau di Surabaya, komunikasi itu kom-uni-kasi. Kalau berbicara, memberikan harapan kepada yang diajak bicara," lanjut dia

Ia menambahkan, saat pandemi Covid-19 ini, tak hanya persoalan kesehatan yang dihadapi, melainkan merambah ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, penanganan Covid-19 harus terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Karena penanganan Covid-19 harus lah satu pintu, one gate policy. Integrasi itu sangat berat. Pemerintah daerah jangan ambil keputusan sendiri-sendiri karena demokrasi dan ketaatan terhadap hukum harus berbanding lurus," kata Soekarwo.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo menanggapi cara komunikkasi Jubir Achmad Yurianto. Bahkan, pihaknya juga pernah mengingatkan Yuri tidak memakai masker saat berbicara secara daring kepada masyarakat.

Menurut Widodo, hal itu agar pesan yang disampaikan lebih jelas karena terkait data. Selain itu, membuka masker saat Yuri berbicara juga mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab memplesetkan pernyataan dari sang jubir.

"Jadi kalau masih berdiri pakai masker, kalau sudah mau ngomong maskernya dilepas, kalau sudah selesai dipakai. Ini hal hal penting untuk efektifitas komunikasi," kata Widodo.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA