REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, mengatakan sebaiknya Menkeu Sri Mulyani bertindak terukur dan bijak dalam menanggapi soal polemik dana bantuan sosial DKI Jakarta. Agar tidak ke mana-mana dan makin liar, sebaiknya Sri Mulyani segera bayar saja hutang pemerintah pusat kepada pemerintah DKI Jakarta yang mencapai sekitar Rp 5 triliun iitu.
"Jadi ibu Sri Mulyani jangan malah mengelak dari isu pertumbuhan ekonomi yang anjlok, selalu mencari kesalahan orang lain, kali ini Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI menjadi sasaran. Bagaimana mungkin tiba tiba seorang Menkeu mengatakan bahwa Pemprov DKI lepas tangan terhadap bansos karena kehabisan uang? Itu pernyataan konyol yang tanpa dasar, dan lebih disesalkan lagi dilontarkan oleh seorang sekelas Menteri Keuangan RI,’’ kata Nasrullah Larada, di Jakarta, (Jumat 8/5).
Nasrullah mengatakan pihaknya merasa prihatin sebab baru beberapa jam soal sinyalemen bahwa DKI kehabisan dana bantuan sosial (bansos) sudah ada bantahan yang telak. Sebeb, setlah itu adanya bantahan yang kemudian diungkap oleh Wakil Ketua DPRD DKI bahwa Menkeu sangat keliru jika Gunernur DKI lepas tangan.
‘’Bahkan dia mengatakan Menkeu seakan lingsung lupa bahwa pemerintah pusat masih punya hutang ke DKI sebesar 5-7 triliun rupiah, sebagaiamana diungkapkan Pemprov DKI beberapa waktu lalu. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI,’’ ujarnya.
Oleh karenanya, perlu diingatkan kepada Menkeu Sri Mulyani, ditengah musibah pandemi covid 19, janganlah membuat pernyataan yang bertendsi mengadu domba hanya untuk mengambil keuntungan pencitraan semata.
“Kita semua tahu kok, jaman kasus bailout Bank Century, Sri Mulyani yang saat itu Menteri Keuangan. Mestinya buat pernyataan yang sama-sama berkhusnudzan. Apalagi sekarang masih berada dibulan Ramadhan ini. Jadi kami minta polemik ini segera disudahi saja. Kasihan sama rakyat yang kini benar-benar menderta,’’ tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
