Warta Ekonomi.co.id, Jakarta
Salah satu SMK berbasis pondok pesantren di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah telah menjadi mitra dalam pelaksanaan program pelatihan kartu pra kerja. Sekolah itu yakni SMK Balekambang Jepara. Hal itu tentu saja menepis anggapan kalau program tersebut hanya melibatkan pemilik platform digital raksasa saja. SMK berbasis pondok pesantren juga bisa menyediakan konten pelatihan pra kerja.
"Tidak benar kalau pelatihan Pra Kerja hanya dinikmati platform digital besar. Sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes,” kata KH Miftahudin pengasuh SMK Balekambang Jepara yang juga Koordinator Perhimpunan Pengasuh SMK Ponpes.
Baca Juga: Ruangguru Jadi Mitra Kartu Prakerja Tanpa Tender, Demokrat Teriak: Waduhhh..!!
Ia menambahkan SMK yang diasuhnya itu lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dengan platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simple, mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tapi, juga link denhan dunia usaha dan industri.
“Kami berkepentingan dengan Kartu Pra Kerja. Sebab salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi seperti kami adalah menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha,” ujarnya.
Lewat kartu pra kerja, pemerintah memberikan skill bagi alumni yang menjadi peserta, dan pihak Sekolahmu membantu kami mencarikan link dengan dunia usaha dan dunia industri.
“Jadi tidak ada monopoli dari digital platform,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, anggota Fraksi Golkar Nusron Wahid menyatakan bentuk kolaborasi ini merupakan energi positif di tengah berita miring tentang pelaksanaan kartu pra kerja.
“Siapa bilang Kartu Pra Kerja hanya dinikmati segelintir platform digital.? Buktinya SMK Ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yg membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata,” kata Nusron yg juga salah satu pengelola SMK Ponpes.
Dia menilai program kartu pra kerja ini merupakan program Presiden Jokowi yang dapat mengisi ruang kosong di tengah situasi pendemi dan dampak ekonominya bagi masyarakat.
“Peserta dapat insentif uang utk mengurangi beban hidup dan dapat skill utk persiapan kerja atau usaha. Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatif SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif.”
Nusron pun menyebut kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, karena belum paham dan mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah.
“Kalau dituduh koruptif lewat platform digital di mana korupsinya? Platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
