REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Achmad mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 diseluruh Indonesia. Maka bansos itu harus disalurkan tanpa menunggu data final dari pemerintah daerah.
"Saat ini masyarakat sangat membutuhkankan bantuan itu terutama di luar Pulau Jawa. Kalau di Jawa mungkin sudah mumpuni," ujar Achmad dalam keterangannya, Rabu (6/5).
Politikus Partai Demokrat Dapil Riau I itu juga menyarankan agar Pemerintah tidak terlalu bertele-tele mengenai data untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, kondisi saat ini, pemerintah harus mengutamakan tujuan dari pada proses. "Jangan sampai karena prosesnya yang rumit jadi berlaku dzolim ke rakyat," tegasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Achmad, supaya bantuan ini cepat disalurkan ke masyarakat, maka Pemerintah tidak terlalu kaku dan selektif dalam mendata calon penerima bantuan tersebut. Dengan seperti itu, masyarakat merasa Pemerintah hadir disaat mereka memang benar-benar membutuhkan. Untuk data semestinya mengalir saja, jadi ketika dikirim oleh Dinas Sosial dan diteken bupati berapa, lalu data itu dikirim ke Kemensos, dan Kemensos langsung diturunkan bantuan itu.
"Jadi saran kami ya simultan aja. Data mengalir saja, bantuan juga mengalir gitu. Jadi kita tidak mempertentangkan tumpang tindih data dan segala macam," jelasnya.
Achmad mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya menjadi kepala daerah yakni Bupati Rokan Hulu selama dua periode, persoalan tumpang tindih data itu memang sudah hal biasa terjadi. Namun, jangan karena data yang belum final, negara terlambat hadir membantu rakyatnya. Kata Achmad, persoalan data itu sudah biasa terjadi, ia mengaku paham karena pernah menanjai bupati selama dua periode.
"Nggak ada masalah seandainya ada data penerima yang double, itu tidak maslah ketimbang bantuan itu terlambat bahkan tidak diterima sama rakyat," tutup Achmad.
