Rami Makhlouf, pria terkaya di Suriah dan pendukung keuangan penting rezim Suriah, mengunggah dua buah video di Facebook selama seminggu terakhir. Hal ini cukup mengejutkan karena Makhlouf tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Di dalam video itu, ia menuduh sepupunya, Presiden Bashar Assad, memerintahkan penangkapan terhadap stafnya dan mengambil alih bisnis miliknya.
Ketika perang di Suriah pecah pada tahun 2011, Makhlouf lah yang beperan mengendalikan sebanyak 60% ekonomi negara itu, demikian dilaporkan oleh Financial Times. Makhlouf juga terus memonopoli industri-industri utama negara sembari menopang rezim Assad.
Namun, pada akhir tahun lalu, muncul sebuah laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Makhlouf telah ditempatkan dalam tahanan rumah. Rezim sepupunya yang kekurangan uang disebut telah menguasai bisnis milik Makhlouf. Media pemerintah menyebut perebutan bisnis tersebut sebagai perang melawan korupsi.
Kini, penggunaan media sosial oleh Makhlouf untuk berkomunikasi dengan presiden jelas menunjukkan bahwa ada jarak antara keduanya. Satu demi satu, kecil dan samar-samar mengancam, unggahan video Makhlouf tersebut memperlihatkan bahwa tatanan politik nepotisme Suriah telah terguncang.
“Presiden, pasukan keamanan telah mulai menyerang kebebasan warga,” kata Makhlouf dalam sebuah video yang diunggah pada Minggu (03/05).
Pernyataan tersebut merujuk pada mereka yang diduga telah menangkap stafnya. “Orang-orang ini adalah pendukung setiamu … Situasi ini berbahaya dan demi Tuhan, jika masih berlanjut, situasi negara kita akan semakin sulit,” tambahnya.
Persaingan mendapatkan kendali
Di tengah keretakan itu sejatinya ada persaingan untuk mendapatkan kendali atas berkurangnya sumber pendapatan bagi Makhlouf dan rezim yang melemah karena kehancuran ekonomi yang luas, kata Josep Daher, akademisi ekonomi politik Suriah di Universitas Lausanne, Swiss.
Persaingan itu membuat adik laki-laki Bashar, komandan militer Maher Assad, secara bertahap mengambil alih sektor-sektor ekonomi informal, kata Daher.
Istri Bashar, Asma, juga dilaporkan tengah merencanakan perusahaan telekomunikasi tandingan. Pasalnya perusahaan telekomunikasi Syriatel milik Makhlouf, salah satu perusahaan paling menguntungkan di negara itu, ditargetkan membayar tagihan pajak lebih dari $ 218 juta (atau setara dengan Rp 3,2 triliun), demikian menurut salah satu video Makhlouf.
Sampai pada bulan Desember, Kementerian Keuangan Suriah mengatakan telah merebut perusahaan Abar Petroleum milik Makhlouf, setelah menuduhnya menyelundupkan minyak dan gas senilai 1,9 miliar pound Suriah (setara dengan Rp 56 miliar) tanpa membayar bea kepada rezim.
Tahap akhir rezim Suriah?
Di negara di mana dinamika kekuasaan internal biasanya sangat tertutup, perlawanan secara terbuka oleh Makhlouf pada akhirnya memunculkan spekulasi tentang perubahan besar dalam struktur kekuasaan Suriah.
“Saya pikir apa yang kita lihat adalah tahap akhir rezim Suriah dan apa yang terjadi sekarang akan menentukan masa depan rezim,” kata Bachar El-Halabi, seorang peneliti di American University of Beirut (AUB), kepada outlet media Qatar, The New Arab. “Keretakan mulai muncul. Video-video itu memberitahumu bahwa lingkaran dalam rezim belum benar-benar ditantang sejak hari pertama revolusi,” ujarnya.
Tapi perebutan aset Makhlouf juga ada batasnya. “Untuk Bashar Assad, keluar secara total melawan Makhlouf akan menelan biaya yang sangat, sangat tinggi sehingga saya tidak yakin dia siap membayarnya sekarang,” kata akademisi Swiss-Suriah, Daher.
“Makhlouf memiliki jaringan-jaringan penting sendiri yang telah melayani rezim selama 20 tahun terakhir. Itu bisa menjadi masalah bagi Bashar Assad karena mereka ada di lingkaran yang pada dasarnya adalah basis populer rezim, terutama di Latakia dan Damaskus,” tambahnya.
Tekanan dari Rusia
Tekanan dari Rusia yang meminta rezim mencari cara untuk mengkompensasi mereka atas biaya dukungan dalam perang dapat menjelaskan bagaimana Assad berada dalam posisi yang sulit untuk menantang sekutu lamanya itu.
Pada bulan September, outlet berita London, The Times melaporkan bahwa tindakan perebutan aset milik Makhlouf dilakukan atas perintah Rusia untuk mengembalikan biaya senilai $ 3 miliar (setara dengan Rp 45 triliun) yang telah dikeluarkan Rusia untuk mendukung Assad dalam perang melawan pemberontak.
Serangkaian laporan terbaru dari media Rusia yang ‘ramah’ terhadap Putin juga mengritik Assad sebagai sosok yang lemah, tidak populer dan tidak mampu menangani korupsi, sehingga menambah tekanan bagi Assad.
Dalam sebuah artikel di harian Rusia Kommersant, mantan duta besar Aleksandr Aksenenok menulis bahwa Damaskus perlu menyetujui rencana yang melibatkan pembagian kekuasaan oleh Assad sebagai upaya mendapatkan pengakuan internasional dan akses ke dana rekonstruksi.
Rusia mungkin akan mendapat keuntungan dari akses ke uang itu melalui kontrak dengan Damaskus, namun belum jelas apakah perubahan rezim secara besar-besaran ada dalam agenda mereka atau tidak.
“Kita tahu bahwa Rusia sangat ingin menemukan pengganti Bashar,” kata peneliti AUB, Halabi, kepada The New Arab. Ia menyebut Rusia belum menemukan satu pun pengganti.
Menurut Daher, jika Bashar setuju untuk berbagi kekuasaan maka Makhlouf tidak mungkin menjadi penggantinya, pasalnya Makhlouf sudah berada di bawah sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS).
“Sifat khusus dari rezim patrimonial ini berarti bahwa Anda tidak bisa begitu saja menyingkirkan Bashar Assad lalu kemudian mempertahankan rezim secara stabil,” kata Daher. “Keluarganya pada dasarnya memiliki negara, jadi akan ada banyak orang dan jaringan yang harus disingkirkan,” tambahnya.
gtp/rap
Ikuti Whatsapp Channel Republika
