REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan menuntut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk melepaskan kendali Cina dalam memutuskan nasib warganya menangani pandemi virus corona. Kementerian Luar Negeri Taiwan dengan tegas meminta terlibat untuk menunjukkan kemampuan di panggung global, Selasa (5/5).
WHO menempatkan Taiwan sebagai salah satu wilayah di bawah pemerintahan China. Kondisi itu membuat Taipei marah dan menganggap keputusan itu telah menciptakan celah berbahaya dalam perang global melawan virus corona.
Taiwan telah melobi untuk hadir sebagai pengamat dalam pertemuan bulan ini dari badan pembuat keputusan WHO, Majelis Kesehatan Dunia (WHA). Pengajuan itu, menurut sumber-sumber pemerintah dan diplomatik mengatakan, membuat China melakukan pemblokiran.
Pejabat hukum utama WHO, Steven Solomon mengatakan, WHO mengakui Republik Rakyat China atau nama resmi Taiwan sebagai satu perwakilan sah China, Senin (4/5). Keputusan itu sesuai dengan kebijakan PBB sejak 1971 dan menjawab pertanyaan tentang kehadiran Taiwan sebagai satu untuk 194 negara anggota WHO.
Keputusan itu pun ditentang oleh Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou mengatakan, keputusan 1971 menunjukkan kondisi Beijing mengambil kursi dari Taipei.
Peristiwa itu tidak menunjukkan China mewakili Taiwan secara internasional. "Hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis yang dapat mewakili 23 juta orang Taiwan di komunitas internasional," kata Ou.
Ou pun menegaskan, WHO harus membuang kendali pemerintah China dan membiarkan Taiwan berpartisipasi penuh dalam memerangi virus corona. "Jangan biarkan campur tangan politik hCina yang tidak patut menjadi penghalang untuk menghambat perjuangan bersatu dunia melawan virus," katanya.
Taiwan menghadiri WHO sebagai pengamat dari 2009-2016 ketika hubungan Taipei-Beijing menghangat. Namun, China menghalangi partisipasi lebih lanjut setelah pemilihan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, yang China anggap sebagai separatis karena ingin melepaskan Taipei dari Beijing.
China mengatakan Taiwan cukup terwakilkan oleh Beijing dan Taipei hanya dapat mengambil bagian dalam WHO di bawah kebijakan "satu China". Kebijakan tersebut menepatkan Taiwan harus menerima bahwa bagian dari China, sesuatu yang tidak akan dilakukan pemerintah Tsai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
