REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith di Australia, Dicky Budiman menilai bahwa penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) belum maksimal dan perlu segera dievaluasi. Ia meminta Jokowi melibatkan ahli yang betul-betul memahami strategi penanganan pandemi.
"Kondisi saat ini pun PSBB belum berdampak karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat dan juga belum komprehensifnya program dukungan pemda," kata Dicky Budiman kepada Republika di Jakarta, Selasa (5/5).
Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunjuk orang-orang yang memahami betul dalam menangani strategi penanganan pandemi. Dia menyarankan, presiden melalui satuan tugas yang telah dibentuk untuk melibatkan para ahli epidemiologi atau penyakit menular.
"Jangan lupa libatkan para ahli terkait lainnya, seperti ekonomi dan sosiolog, juga psikolog," katanya.
Secara khusus, dia menilai, pemerintah kurang melakukan sosialisasi guna mendapatkan dukungan dari masyarakat lapisan bawah terkait pelaksanaan PSBB. Ahli pandemi ini mengatakan, PSBB bukanlah solusi untuk menangani pandemi Covid-19.
Menurutnya, PSBB hanya upaya pelengkap dalam menjamin terlaksananya strategi utama pandemi sekaligus memperlambat terjadinya penularan. Dia mengatakan bahwa solusi utama yang harus dilakukan adalah penguatan aspek testing, pelacakan kasus dan isolasi.
"Saya malah khawatir, adanya persepsi keliru yang menganggap bahwa PSBB adalah solusi pandemi Covid-19. PSBB yang dilakukan tanpa penguatan strategi utama hanyalah sia-sia," katanya.
Dicky mengatakan, PSBB akan berjalan baik dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Dia mengungkapkan, Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga pengeololaan pandemi nasional terbilang cukup kompleks.
Dia mengatakan, setiap daerah memiliki pembobotan strategi yang bisa berbeda. Kendati, sambung dia, semua itu idealnya ada dalam program besar pemerintah pusat dan daerah yang memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta penerapan kebijakan PSBB di empat provinsi dan 22 kabupaten/kota dievaluasi. Kendati begitu, presiden juga tidak ingin kepala daerah lengah dan mengendurkan aturan.
Terkait pengenduran PSBB, Dicky mengatakan, bahwa hal tersebut idealnya baru bisa dilakukan setelah kapasitas fasilitas kesehatan meningkat, kuantitas dan kualitas alat pelindung diri (APD) terjamin, kesiapan tenaga medis yagn disertai dukungan mental, sosial dan proteksinya.
"Terutama lagi kalau testing, tracing dan isolasi yang sudah masif," katanya.
Meski demikian, dia mengapresiasi langkah pemerintah untuk meningkatkan jumlah tes Covid-19 terhadap masyarakat. Dia menegaskan bahwa tes, begitu juga dengan pelacakan serta isolasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam mengendalikan penyebaran virus saat ini.
Presiden Jokowi pada Senin (4/5), memerintahkan jajaran menteri dan pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengevaluasi penerapan PSBB di empat provinsi dan 22 kabupaten/kota, agar langkah restriksi tersebut dapat berjalan secara ketat dan efektif dalam memutus rantai penularan virus corona.
“Mana yang penerapannya terlalu over (berlebihan), terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor,” kata Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas secara virtual mengenai 'Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19' dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
