REPUBLIKA.CO.ID, SERANG--Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mencatat lebih dari 100 ribu kepala keluarga (KK) yang paling terdampak wabah Covid-19 atau virus korona saat ini. Namun, saat ini baru 50 ribu KK yang bisa mendapatkan bantuan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pemerintah kota.
Wali Kota Serang Syafrudin menjelaskan bantuan JPS dari pemkot berlangsung selama enam bulan dan bisa diperpanjang dengan melihat kondisi masyarakat. Penyerahan bantuan disalurkan dalam bentuk sembako dengan nominal Rp 200 ribu.
"Bantuan jaring pengaman sosial ini dibagikan ke 50 ribu KK dan sudah mulai dibagikan secara bertahap sejak Sabtu kemarin. Bantuan dianggarkan selama enam bulan, mudah-mudahan ke depan bisa berangsur stabil tapi kalau setelah ini perekonomian belum bagus bisa kita perpanjang lagi," kata Syafrudin, Senin (4/5).
Dia mengakui jumlah warga terdampak perekonomiannya akibat Covid-19 bisa melebihi angka 50 ribu. "Kalau dibilang belum mencakup warga terdampak semua tentu ia, termasuk besaran bantuannya, tapi semoga ini bisa meringankan beban masyarakat," ujarnya.
Syafrudin meyakinkan 50 ribu warga yang masuk sebagai penerima bantuan JPS telah diseleksi supaya tersalurkan kepada yang berhak. Sementara 50 ribu warga terdampak lainnya juga akan menerima bantuan dari daa Pemerintah Pusat dan Pemprov Banten.
"Pendataan kita terkait warga terdampak Covid-19 ini memang lebih dari 50 ribu kk, tapi kita adakan verifikasi dan memilah data untuk mencari yang paling berhak. 50 ribu kk ini juga baru dari dana pemerintah kota, sementara nanti ada juga bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemprov," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi juga menyebut warga terdampak Covid-19 tentu melebihi angka yang terdata. Data 50 ribu warga penerima JPS dari dana pemkot menurutnya adalah hasil verifikasi dan pemilahan.
"Kalau dibilang warga terdampak sebenarnya semuanya bahkan memang terdampak, makanya kita pilah kita sandingkan supaya yang dapat ini betul-betul berhak. Tapi kita nggak katakan juga kalau kerja kita pasti 100 persen benar, makanya kalau ada masyarakat menemukan warga yang memang berhak menerima bantuan silahkan lapor," ujarnya.
Data 50 ribu KK penerima JPS ini menurutnya masih dinamis, bisa berubah bahkan bertambah karena proses verifikasi masih berlangsung. "Seperti warga yang tidak punya dokumen-dokumen sehingga saat proses pendataan tidak masuk, silahkan diusulkan kembali ke petugas kita dari tingkat RT," katanya.
Popppy menyebut ada 96.550 warga yang tercatat akan menerima bantuan dana JPS dari pemerintah tingkat kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Bantuan tersebut disalurkan dengan metode dan besaran bantuan yang berbeda.
"Sementara data kita untuk warga yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat ada 16.349 KK, dari pemprov ada 30.201 KK dan dari pemkot 50 ribu KK. Bantuan dari kota sudah kita mulai distribusinya, sementara dari pemerintah pusat dan pemprov paling lambat di minggu kedua bulan ini," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
