Friday, 25 Ramadhan 1442 / 07 May 2021

Friday, 25 Ramadhan 1442 / 07 May 2021

Doni Monardo Sebut Dokter Paru di Indonesia Terbatas

Senin 04 May 2020 16:29 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo.

Foto: Istimewa
Dokter paru saat ini tercatat sebanyak 1.973 orang di seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan jumlah dokter paru untuk menangani pasien virus corona sangat terbatas. Dokter paru saat ini tercatat sebanyak 1.973 orang di seluruh Indonesia.

"Untuk diketahui, jumlah dokter paru kita adalah 1973. Artinya satu dokter paru harus melayani 1,2 juta warga negara Indonesia," kata Doni saat konferensi pers, Senin (4/5).

Selain dokter paru, dokter spesialis di Indonesia jumlahnya juga terbatas yakni sekitar 34 ribu orang. Karena itu, ia meminta agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus corona.

"Ketika kita membiarkan diri kita terpapar dan lingkungan kita juga terpapar, di daerah itu tidak ada dokter paru. Sangat terbatas," ujar dia.

Doni juga menekankan agar masyarakat membantu para dokter tak bekerja berlebih menangani pasien sehingga justru kelelahan dan menurunkan imunitas mereka. Jika imunitas turun, maka akan meningkatkan potensi para dokter untuk terpapar.

"Kalau kita sayang dengan dokter maka kita harus melakukan upaya agar diri kita tidak merepotkan para dokter," tambahnya.

Doni mengatakan, dokter rumah sakit harus menjadi benteng terakhir bangsa dalam menghadapi pandemi ini karena jumlahnya yang sangat terbatas. Sedangkan masyarakat pun menjadi garda terdepan untuk mencegah penularan virus lebih luas lagi.

Ia menegaskan, pemerintah tak bisa sendiri untuk memutus dan menghadapi pandemi ini. Seluruh unsur masyarakat pun harus bersatu dan bergotong royong mendukung upaya pencegahan penularan virus.

"Jangan sampai terjadi penularan dan ini tidak cukup hanya dilakukan pemerintah pusat tetapi oleh segenap komponen bangsa termasuk para akademisi, dunia usaha, komunitas khususnya para tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, tokoh-tokoh nonformal," jelasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA