REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah India telah memberikan amanat kepada seluruh karyawan di sektor publik dan swasta menggunakan aplikasi pelacakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah juga meminta para karyawan tetap menjaga jarak sosial ketika India mulai melonggarkan lockdown di sejumlah daerah berisiko rendah.
Bulan lalu, India meluncurkan aplikasi Aarogya Setu dengan sistem berbasis Buletooth dan GPS. Aplikasi ini dikembangkan oleh National Informatics Center dan digunakan untuk melacak orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien virus korona.
"Penggunaan Aarogya Setu wajib dibuat wajib bagi semua karyawan, baik swasta maupun publik," kata Kementerian Dalam Negeri India dalam sebuah pernyataan.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan, penggunaan aplikasi tersebut menjadi tanggung jawab kepala perusahaan dan lembaga. Mereka harus memastikan seluruh karyawan menggunakan aplikasi itu tanpa terkecuali.
Para pejabat di Kementerian Teknologi India mengatakan, aplikasi tersebut harus digunakan oleh 200 juta ponsel agar bisa berjalan efektif. Menurut data Google Play Store, aplikasi Aarogya Setu telah diunduh oleh sekitar 50 juta ponsel Android dari 500 juta basis pengguna ponsel pintar di India.
Mandat untuk menggunakan aplikasi itu telah meningkatkan kekhawatiran privasi data pengguna. Namun, pemerintah memastikan aplikasi tersebut tidak akan melanggar privasi, karena semua data dikumpulkan secara anonim.
"Langkah seperti itu harus didukung oleh undang-undang khusus yang menyediakan perlindungan data yang kuat dan berada di bawah pengawasan badan independen," kata Penasihat Kebijakan Publik untuk perusahaan internet Mozilla, Udbhav Tiwari.
Aplikasi Aarogya Setu dapat membantu pihak berwenang mengidentifikasi pusat penyebaran virus corona. Informasi pada aplikasi tersebut hanya digunakan untuk mengelola intervensi medis yang diperlukan.
Sejauh ini, India telah melaporkan 37 ribukasus virus korona dengan 1.218 kematian. Perdana Menteri Narendra Modi akan memperpanjang karantina nasional selama dua minggu mulai Senin. Namun sejumlah relaksasi akan dilakukan di daerah yang berisiko rendah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
