REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi mengkritik kinerja pemerintah dalam menangani pandemi corona. Muhyiddin memandang pemerintah tidak tegas menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Muhyiddin mengingatkan pemerintah wajib mendengar aspirasi umat Islam dalam memutus rantai penyebaran pandemi covid 19. Sebagai the biggest stake holder di negara ini, suara umat Islam ialah representasi demokrasi langsung yang seharusnya direspon.
Muhyiddin menekankan kepatuhan rakyat dalam menyukseskan PSBB tak akan berhasil jika sikap pemerintah selalu mendua. Ia menyoroti kabar kedatangan TKA China yang terus mengalir tanpa ada sanksi.
"Bahkan cenderung mendapat dukungan dari para pejabat tinggi negara, ini perlawanan terhadap kehendak rakyat dan jelas melanggar kedaulatan negara. Nampaknya seakan kita sudah tersandera akibat rayuan dan tipu daya Cina lewat investasi besarnya di Indonesia," kata Muhyiddin dalam siaran pers, Rabu (29/4).
Muhyiddin menyampaikan MUI bertanggungjawab moral menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Walau suara MUI menurutnya, tak senantiasa direspon baik oleh pemerintah.
"Menafikan apalagi menegasikan aspirasi umat Islam justru sangat kontra produkti bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakannya di tingkat grass root, bahkan akan muncul ketidakpatuhan sipil secara masif," tegas Muhyiddin.
Kritik MUI ialah bentuk perhatian pada tanah air. Muhyiddin merasakan kesan di masyarakat bahwa kebijakan PSBB tak serius. Dia menilai, PSBB cenderung gamang jika berhadapan dengan kekuatan para pemilik modal atau konglomerat utama di negeri ini. "Seakan penyelamat aset dan investasi mereka lebih penting daripada penyelamatan nyawa dan kedaulatan NKRI," ujar Muhyiddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
