REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta memperkirakan 40 persen atau hampir 50.000 dari total 138.000 kepala keluarga di daerah tersebut akan memperoleh bantuan sosial, termasuk bantuan terkait dengan dampak pandemi Covid-19.
“Bantuan tersebut bisa berasal dari pemerintah pusat, dari Pemerintah DIY maupun dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang didanai menggunakan APBD,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Selasa (28/4).
Dia menjelaskan data yang akan digunakan sebagai dasar pemberian bantuan sosial adalah data warga miskin Kota Yogyakarta yang masuk dalam program keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari pemerintah pusat.
Heroe memastikan satu KK hanya akan memperoleh satu program bantuan sosial dari pemerintah sehingga perlu dilakukan pemilahan terhadap data yang ada agar bantuan yang disalurkan tidak dobel.
“Sekarang, sedang diverifikasi dan divalidasi di tiap-tiap kelurahan untuk lebih meyakinkan agar tidak ada duplikasi data penerima bantuan,” katanya.
Sejumlah program bantuan sosial yang selama ini sudah disalurkan oleh pemerintah pusat di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako.
“Ada juga bantuan yang akan disalurkan untuk pekerja yang dirumahkan atau di-PHK akibat pandemi ini melalui Kartu Prakerja,” katanya yang menyebut ada sekitar 11.000 karyawan dari sekitar 200 perusahaan di Yogyakarta yang dirumahkan, dengan 2.000 di antaranya warga Kota Yogyakarta.
Ia berharap, warga Kota Yogyakarta dapat memanfaatkan program Kartu Prakerja.
“Dari laporan yang masuk, ada sekitar 200 orang yang mengakses pendaftaran Kartu Prakerja. Mudah-mudahan, pekerja yang lain sudah mendaftar secara mandiri karena pendaftaran dilakukan secara daring,” katanya.
Meskipun demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta belum bisa memberikan kepastian terkait dengan nominal bantuan yang akan diberikan, namun bantuan akan disampaikan dalam bentuk nontunai.
“Kemarin, kami hampir bekerja sama dengan Bulog untuk menyediakan bahan kebutuhan pokok dan dengan Kantor Pos untuk penyaluran sebagai bantuan sosial. Tetapi tidak jadi karena ada kebijakan bahwa bantuan akan diberikan secara nontunai atau masuk ke rekening bank dari masing-masing penerima,” katanya.
Ia menambahkan nominal bantuan yang akan diberikan setidaknya harus sama meskipun ada perbedaan sasaran dan periode pemberian bantuan.
“Ada yang enam bulan, tiga bulan, atau satu tahun,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
