REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyoroti pendistribusian bantuan sosial (Bansos) di masyarakat yang masih tumpang tindih. Menurutnya, perlu ada terobosan dari pihak terkait untuk menyelesaikam masalah ini.
"Saya kira perlu ada modifikasi misalkan apa yang dikeluhkan kepala daerah itu, kalau Bansos BLT itu susah sampai secara cepat dan tepat karena terlalu panjang birokrasinya," ujar Yandri saat dihubungi, Selasa (28/4).
Yandri mengatakan, salah satu cara agar distribusi Bansos tidak tumpang tindih adalah koordinasi yang baik dari tingkat pusat hinga RT/RW. Agar pendistribusian bantuan ke masyarakat tak lagi bermasalah.
"Didistribusikan misalkan kecamatan ini berapa butuhnya, camat yang ambil alih. Kemudian di situ berapa kepala desa, yang ikut urun rembuk untuk ikut menyalurkan itu," ucapnya.
Pendataan warga juga perlu dilakukan secara tepat dan detail. Sehingga Bansos diterima tepat sasaran bagi masyarakat terdampak dan benar-benar membutuhkannya. "Tinggal administrasi saja diperkuat dokumentasi-dokumentasinya. Misalkan tinggal siapa yang menerima, perlu tanda tangan penerima, perlu ada dokumentasi lain, perlu ada yang menyaksikan," ujar Yandri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid 19 dilakukan by name by address, alias dengan nama berdasarkan alamat. Cara ini menuntut kerja keras pemerintah daerah sampai level desa dan RT-RW untuk mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.
"Dalam beberapa kesempatan Presiden meminta agar masyarakat yang menerima bantuan itu by name by address. Jadi dibutuhkan kerja keras dari pejabat daerah hingga kepala desa dan RT-RW untuk bisa mendata dengan cara yang tepat," jelas Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.
Doni juga menambahkan, Wakil Presiden Maruf Amin juga sempat menitip pesan kepada tim di lapangan agar melakukan pengecekan berlapis untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu sudah mulai disalurkan kepada 1,2 juta KK di DKI Jakarta. Secara bertahap, bansos juga akan menyentuh 576 ribu KK di kawasan penyangga ibu kota, yakni Bodetabek. Anggaran yang dialokasikan.
