Tuesday, 6 Syawwal 1442 / 18 May 2021

Tuesday, 6 Syawwal 1442 / 18 May 2021

HIPMI Siap Bantu Pelaku Usaha Agar tak PHK Karyawan

Sabtu 25 Apr 2020 15:28 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Sari Pramono

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Sari Pramono

Foto: dokumentasi HIPMI
HIPMI siap membantu dalam pemenuhan alat kesehatan dan ADP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) siap membantu pemenuhan alat kesehatan (Alkes) dan alat pelindung diri (ADP) yang digunakan tenaga medis untuk menangani pasien Covid-19. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pelaku usaha kepada para tenaga medis yang berjuang menyembuhkan pasien terjangkit Covid-19.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Sari Pramono mengatakan, pihaknya siap membantu untuk pemenuhan alkes dan APD. Dengan mendukung pemenuhan tersebut, Sari meminta kepada pemerintah juga ikut mendukung pengusaha lokal.

"Kita siap bantu dan support pemenuhan kebutuhan alkes dan APD. Dan pengurus-pengurus HIPMI yang memiliki usaha di industri kesehatan ini juga banyak. Pemerintah juga ikut support pengusaha lokal," ujar Sari, seperti keterangan tertulisnya di Jakarta.

Selain itu, lanjut Sari, semakin merebaknya Covid-19 di Indonesia membuat kebutuhan akan masker dan alat medis lainnya melonjak tajam. Beberapa pelaku industri pun akhirnya banting setir untuk memproduksi masker dan memasarkannya secara luas.

"Banyak pengusaha konveksi yang beralih menjahit APD dan masker non-medis sebagai upaya daya tahan usahanya, agar karyawan tidak di rumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Jadi, ada juga perjuangan pengusaha yang banting setir dan kreatif untuk bertahan," ucapnya.

Sari menambahkan, pihaknya berharap kepada pemerintah agar ke depannya industri kesehatan Indonesia harus diperkuat. Berbagai negara termasuk Indonesia saat ini tengah mengalami kelangkaan bahan baku APD.

"Jangan sampai kita bisa mengerjakan, tapi bahan baku impor. Kami akan mendorong setiap pengusaha konveksi untuk mengembangkan bisnisnya," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Kompartemen Industri Kesehatan BPP HIPMI DR. dr I Gusti Nyoman Darmaputra, SpKK(K), FINSDV, FAADV mengatakan, dalam upaya mendorong dan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa terus berkegiatan, hal tersebut juga merupakan salah satu langkah konkret dalam menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Yaitu dengan membantu distribusi penjualan para UMKM yang memproduksi APD.

"HIPMI mempunyai potensi pengusaha kesehatan di seluruh Indonesia. Kita berharap pemenuhan kebutuhan APD dan alkes lain, serta masker bisa melibatkan pengusaha UMKM lokal yang tergabung di HIPMI agar bisa survive," tutur Darma.

Karena itu, kata Darma, pemerintah harus menindak pihak-pihak yang mempersulit distribusi para UMKM yang memproduksi alkes dan APD. Akibat pendistribusian APD terhambat oleh masalah perizinan, banyak tenaga medis tidak menggunakan APD dalam menangani pasien Covid-19. Sebab, penyaluran APD harus melalui proses yang sangat panjang.

"Harus dipermudah perizinan dan kebijakan khusus untuk distribusi APD produk UMKM. Daripada pemerintah berat memberikan bantuan, lebih baik dilonggarkan dalam perizinan dan berkoordinasi dengan organisasi untuk penyaluran APD, sehingga pemenuhan lebih merata berasal dari UMKM," ucap dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA