REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX (Ketenagakerjaan) DPR RI mengkritisi inisiatif Pemerintah RI dalam mengeluarkan program Kartu Prakerja. Ia menilai pemberian latihan kemampuan di masa pandemi Covid-19 ini kurang tepat.
"Warga saat ini butuh jaminan pangan dan sumber uang. Memberi ikan pada saat krisis lebih baik daripada memberi kail. Maka, memberi bahan pangan dan bantuan langsung lebih berfungsi daripada mengasah skill dengan pelatihah," kata Muhammad Nabil Haroen dalam pesannya, Jumat (24/4).
Ia menilai pada dasarnya Kartu Prakerja itu inisiatif bagus dari pemerintah. Maka, mekanisme pengawalan sekaligus pemantauan harus tepat, dengan regulasi yang jelas. Program Kartu PraKerja pun, menurut dia, harus didukung dengan pemaksimalan programnya. Namun, ada beberapa hal yang harus direvisi dari program ini.
"Skema pelatihan untuk peningkatan skill itu bermanfaat pada situasi normal, dengan kondisi ekonomi yang bertumbuh. Pada saat krisis, pelatihan itu salah sasaran," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Ia menambahkan, pemerintah harus memastikan perbaikan sistem pendaftaran dan evaluasi program Kartu Prakerja. Ia mengaku medapat laporan bahwa banyak penyalahgunaan pendaftaran Kartu Prakerja karena sistemnya bisa diakali.
"Ini harus jadi bahan evaluasi agar program Kartu Prakerja benar-benar tepat sasaran. Uang yang diberikan pemerintah juga akan bermanfaat jika penerima bantuan memang benar-benar membutuhkan," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
