Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Kabareskrim Minta Seluruh Polda Kawal Distribusi Bansos

Kamis 23 Apr 2020 09:05 WIB

Red: Bayu Hermawan

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah)

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah)

Foto: Antara/Reno Esnir
Kabareskrim perintahkan seluruh Polda mengawal distribusi bansos.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran Direktur Reserse Kriminal Polda se-Indonesia mengawal distribusi jaringan pengaman sosial. Kabareskrim meminta jajarannya memastikan agar bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Cek jalur PKH (Program Keluarga Harapan), jalur prakerja dan bantuan lewat dana desa. Apakah sesuai dengan list yang sudah ditentukan," katanya.

Komjen Sigit juga meminta jajarannya untuk mengecek jika terdapat pihak-pihak yang memotong nilai bantuan tunai untuk masyarakat. Ia meminta masyarakat yang belum mendapatkan bantuan untuk segera melaporkan diri, agar tidak ada warga yang merasa berhak namun tidak mendapatkan bantuan.

Baca Juga

"Jangan sampai ada gejolak karena jumlahnya berkurang atau tidak sesuai dengan list, berikan asistensi terhadap bantuan tunai, sehingga tidak ada kesalahan. Koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi, apabila ada kesulitan masalah asistensi di daerah," ujarnya lagi.

Sigit juga mengingatkan kepada Satgas Pangan Polri untuk terus memantau harga-harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah agar tidak terjadi permainan harga atau penimbunan sembako.

"Cek realisasi dan distribusi dari sembako agar tepat waktu antara lain realisasi distribusi gula, realisasi distribusi bawang dan penyerapan hasil panen padi. Cek ketersediaan beras di Bulog dan penyerapannya," kata mantan Kadiv Propam Polri ini lagi.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang warga untuk melakukan mudik demi memutus rantai penyebaran Virus Corona. Terkait hal itu, dia meminta agar kebijakan tersebut dikawal oleh seluruh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Polda se-Indonesia melalui pendekatan yang persuasif.

"Menghadapi pelaku mudik yang memaksakan diri di check point, lakukan dengan secara persuasif, beri pemahaman bahwa mudik berisiko akan membawa carrier, ada permintaan kepala daerah agar warganya tidak mudik dan ada ketentuan diisolasi saat sampai di daerah mudik," katanya lagi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA