REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik sudah final. Namun, kata dia, nantinya Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang berperan penting untuk mengefektivkan penerapan PSBB. Maka dari itu, Pemprov Jatim melakukan penyelarasan dengan daerah terkait
"Rancangan Pergub soal PSBB sejak kemarin siang sebenarnya sudah dianggap final. Sudah tiga kali sinkronisasi. Proses saat ini, penyelarasan dengan Perwali dan Perbup," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (22/4).
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengatakan, pemaparan Rancangan Perwali Surabaya, Perbup Gresik, dan Perbup Sidorjo, sudah dilakukan hari ini. Khofifah kembali menegaskan, Perwali dan Perbup soal PSBB sangat penting perannya. Krena di dalam aturan itu diatur lebih detail soal penerapan sanksi bagi pelanggar PSBB.
"Sanksi PSBB yang lebih detail ada di Perwali dan Perbup. Contohnya, di cafe ada keramaian. Izin untuk bisa mengoperasikan institusi usaha tertentu dari bupati atau wali kota," ujar Khofifah.
Sehingga, bila PSBB sudah berlaku, bagi pelaku usaha akan ada tingkatan teguran. Baik teguran lisan, teguran tertulis, bahkan hingga penyegelan. Selain itu, kata dia, ada kemungkinan juga pencabutan izin sementara atau permanen.
"Kewenangan itu ada di Pemkab dan Pemkot. Karena itu, kenapa tadi kami sampaikan bahwa pemaparan tim Pemkab dan Pemkot penting," kata Khofifah.
Setelah Perwali maupun Pergub dari ketiga kepala daerah, yang bersangkutan final, langkah berikutnya adalah penyerahan Keputusan Gubernur dan Pergub. "Kalau sudah final, maka kami akan serahkan Pergub dan Keputusan Gubernur ke bupati dan wali kota. Karana keputusan gubernurnya berbeda. Surabaya ini seluruhnya (PSBB), Sidoarjo dan Gresik parsial," ujar Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
