REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tidak akan mengubah program kartu prakerja menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, seperti yang diusulkan oleh sejumlah pihak. Program kartu prakerja tetap berjalan seperti yang direncanakan, berupa pelatihan daring yang melibatkan sejumlah aplikator mitra.
"Untuk BLT ini sudah banyak. Mulai dari PKH (Program Keluarga Harapan (PKH) 20 juta (penerim). Kemudian BPNT (Bantuan Pangan NonTunai) yang ditambahkan Rp 200 ribu. Juga nanti ada padat karya di beberapa kementerian sehingga ini (Prakerja) menjadi salah satu daripada jaringan pengaman sosial. Bukan satu-satunya," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengiktui rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (22/4).
Airlangga menjelaskan, program kartu prakerja sendiri mendapat tambahan Rp 10 triliun dari alokasi jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 105 triliun. Total, anggaran untuk prakerja sebesar Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang.
Airlangga mengakui bahwa pelaksanaan prakerja saat ini mengalami sedikit perubahan. Awalnya, program ini bertujuan memberikan tambahan ketrampilan kepada karyawan yang terkena PHK atau sedang mencari kerja. Harapannya, pemegang kartu prakerja bisa diserap perusahaan dengan lebih cepat dengan ketrampilan yang sudah meningkat.
Namun kondisinya kini berubah. Ekonomi yang tertekan membuat lapangan kerja pun terbatas. Karena pandemi Covid-19, ujar Airlangga, maka program kartu prakerja dikonversi menjadi jaring pengaman sosial yang bertujuan membantu masyarakat yang terdampak wabah.
"Program yang sebetulnya untuk reskilling dan upskilling. Karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock, maka kita memberikan kepada mereka yang dirumahkan. Karena untuk PHK itu butuh proses," ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, fungsi Kartu Prakerja sebagai jaring pengaman sosial hanya bersifat sementara. Bila pandemi Covid-19 berakhir dan perekonomian membaik, ujarnya, maka operasional kartu prakerja akan kembali seperti semula.
"Apabila situasi normal dia akan menjadi kartu prakerja sesuai desain awal yaitu untuk up skilling dan re-skilling," katanya.
Sebelumnya, desakan kepada pemerintah untuk mengalihkan Kartu Prakerja menjadi bantuan tunai mengalir deras. Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang pelatihan online atau daring dalam paket kebijakan Kartu Prakerja. Dia menilai, pelatihan semacam itu tidak tepat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
"Apalagi pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja," katanya dalam keterangan di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
