REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan buruh akan menggelar aksi tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, di depan Gedung DPR RI dan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, pada 30 April mendatang. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas meminta agar para buruh nanti menerapkan mekanisme pencegahan virus Covid-19 atau corona. "Saat ini ada PSBB, maka itu juga harus dipenuhi mekanismenya,” ujar Supratman kepada wartawan, Ahad (19/4).
Ia sendiri menghargai sikap buruh yang ingin menggelar aksi pada 30 April mendatang. Namun ia mengingatkan bahwa situasi pandemi sekarang ini sulit untuk mengerahkan massa. "Itu hak masyarakat untuk berserikat. Namun kita juga harus patuhi mekanismenya dalam menyampaikan pendapat tersebut," ujar Supratman.
Di samping itu, Supratman menegaskan bahwa Baleg belum membahas apapun terkait omnibus law RUU Cipta Kerja. Sebab, fraksi di DPR belum menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM).
"Kami tahu bahwa kluster tenaga kerja ini yang paling banyak mendapatkan sorotan. Dari situ nanti akan ketahuan mana saja fraksi-fraksi yang benar-benar memperjuangkan hak-hak buruh," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), akan memeringati hari buruh Internasional atau //May Day dan melakukan aksi pada 30 April mendatang. Aksi tersebut akan dipusatkan di Gedung DPR RI dan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan aksi tersebut memiliki tiga fokus tuntutan. Ketiganya adalah, tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, hentikan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan liburkan buruh dengan tetap mendapatkan upah dan THR penuh. "Surat pemberitahuan aksi kepada Mabes polri dan Polda Metro Jaya sudah disampaikan pada hari Jumat tanggal 17 April," ujar Said lewat keterangan resminya, Ahad (19/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
