REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih mengatakan bahwa distribusi alat pelindung diri (APD) untuk rumah sakit di berbagai daerah masih terhambat. Salah satu penyebabnya adalah persoalan birokrasi.
"Ada persoalan birokrasi, karena distribusinya melalui provinsi, provinsi ke pemda, baru ke kabupaten kota, dari kabupaten kota baru ke rumah sakit," ujar Faqih dalam sebuah diskusi, Sabtu (18/4).
Pendistribusian secara bertahap inilah yang membuat APD terlambat sampai ke rumah sakit. Bahkan, hal ini juga terjadi di rumah sakit yang masih berada di wilayah Jabodetabek.
"Itu (rumah sakit) sekarang lagi kesulitan APD dan mengajukan meminta ke pemda masing-masing, tapi ada yang diberi sangat terbatas pemberiannya," ujar Faqih.
IDI sudah melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Gugus Tugas Covid-19 agar segera memenuhi APD di rumah sakit, khusunya bagi daerah yang sudah berada dalam status zona merah.
"Kami bantu sebisa kami lakukan cuma kami sudah sampaikan ke BNPB bahwa masih banyak RS yang belum kebagian APD," ujar Faqih.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan Pemerintah untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan APD dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut RI akan tetap mengekspor APD.
"Ini kan suasana darurat. Covid-19 ini telah resmi dinyatakan sebagai bencana nasional, karena itu seluruh upaya harus dikerahkan untuk mengatasinya, termasuk dari sisi pemenuhan kebutuhan APD untuk tenaga kesehatan” kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (17/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
