Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

Malaysia tak Sarankan Penggunaan Bilik Disinfektan

Jumat 17 Apr 2020 19:41 WIB

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih

Warga masuk ke dalam bilik disinfektan uap. Kementerian Kesehatan Malaysia sebut belum ada bukti keefektifan bilik disinfektan. Ilustrasi.

Warga masuk ke dalam bilik disinfektan uap. Kementerian Kesehatan Malaysia sebut belum ada bukti keefektifan bilik disinfektan. Ilustrasi.

Foto: Antara/Umarul Faruq
Kementerian Kesehatan Malaysia sebut belum ada bukti keefektifan bilik disinfektan

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) tidak merekomendasikan penggunaan peralatan seperti kotak, bilik, terowongan atau partisi disinfektan. Ini karena belum ada bukti peralatan tersebut bisa mengurangi penyebaran penyakit Covid-19.

Dirjen KKM Noor Hashim Abdullah mengemukakan hal itu di Kuala Lumpur, Jumat (17/4). "Hasil penilaian Cabang Penilaian Teknologi Kesehatan KKM mendapati tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa peralatan tersebut bermanfaat dalam mengurangi berjangkitnya Covid-19," ujarnya.

Dia mengatakan jangka waktu 20-30 detik tidak memadai untuk proses menghilangkan kuman yang ada. "Prosesnya juga tidak boleh membunuh kuman dalam badan manusia. Tambahan pula bahan kimia yang digunakan bisa membawa kemudaratan pada selaput badan (membrane mucosa), seperti mata dan mulut," kata Noor Hashim.

Berdasarkan penilaian tersebut, KKM tidak menyarankan penggunaan peralatan yang telah dinyatakan untuk mengurangi kemungkinan Covid-19 berjangkit pada manusia. Di sisi lain, Operasi Sanitasi Awam yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Pemerintah Setempat (KPKT) sejak 30 Maret 2020 telah melakukan 2.284 kali gerakan sanitasi di 102 zona, termasuk di 27 zona merah.

Di antara kawasan yang disanitasi adalah 1.446 bangunan pemerintah, 860 tempat umum, 906 pusat perniagaan, dan 168 pasar raya. Pada Kamis (16/4) sebanyak 196 operasi sanitasi dilancarkan di 70 zona di 14 negeri. Termasuk 41 kawasan di Johor dan 21 kawasan di Kelantan yang meliputi sebanyak 129 bangunan pemerintah, 87 tempat umum, 64 pusat perniagaan, dan 15 pasar raya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA