REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyebutkan, pemkab membutuhkan anggaran sekitar Rp 80 miliar untuk menangani wabah Covid 19. ''Dari kebutuhan tersebut, kita sudah ada sekitar 50 miliar. Kita masih menyisir anggaran, untuk menutup kekurangannya,'' kata Wabup Sadewo, Jumat (17/4).
Dia menyebutkan, anggaran sebesar Rp 50 miliar yang sudah tersedia tersebut, bersumber dari beberapa pos anggaran. Antara lain, dari anggaran penanganan bencana berupa pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang dalam APBD 2020 dialokasikan sebesar Rp 3,8 miliar.
Kemudian ditambah dengan pergeseran anggaran antara lain dari anggaran perjalanan dinas pejabat dan ASN sebesar Rp 28 miliar. Sedangkan sisanya dari pembatalan proyek-proyek yang dinilai tidak prioritas. ''Dari pergeseran anggaran ini, total ada Rp 50 miliar yang terkumpul. Masih kurang Rp 30 miliar,'' ujarnya.
Untuk itu, dia mengatakan, saat ini, Pemkab Banyumas masih menelisik anggaran mana saja yang bisa digeser untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid 19. Termasuk proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK).
''Proyek yang dibiayai DAK akan ada beberapa yang digeser. Kecuali dana DAK yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan,'' ucapnya.
Menurutnya, besarnya anggaran yang dibutuhkan didasarkan pada perkiraan wabah berlangsung. ''Kita menghitungnya bila wabah akan berlangsung hingga Juni 2020. Bila penanganan wabah berlangsung selama dua bulan lagi, maka anggaran yang kita butuhkan mencapai sekitar Rp 80 miliar,'' katanya.
Dana tersebut, menurut Wabup, digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan Covid 19. Mulai dari melengkapi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan lain tenaga medis, hingga penanganan dampak sosial berupa penyaluran JPS (Jaring Pengaman Sosial).
Dia mengaku, belum bisa memperkirakan lagi, bila wabah ternyata berlangsung lebih panjang dari yang diperkirakan. ''Kita lihat nanti. Mudah-mudahan, kondisinya nanti sudah reda,'' katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan APD tenaga medis, Wabup mengaku, Pemkab sudah berupaya untuk mendapatkan barang dengan harga yang termurah. Antara lain, dengan menghubungi langsung PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), BUMN yang menangani kebutuhan medis. ''Ke RNI, kita sudah pesan 6.500 stel APD, namun hanya diberi 5.000 stel,'' katanya.
Menurutnya, harga APD yang diperoleh dari RNI jauh lebih murah daripada harga di pasaran. Misalnya untuk setelan baju Hesmet yang diluar dijual seharga Rp 256 ribu, di PT RNI bisa diperoleh dengan harga Rp 135 ribu per stel.
Selain itu, Wabup menyebutkan, untuk mempercepat tracking untuk mencegah penyebaran wabah, Pemkab Banyumas juga sudah membeli 5.000 unit alat rapid test. Alat ini digunakan untuk menambah rapid tes bantuan pemerintah pusat yang jumlahnya terbatas.
''Meski hasil rapid test tidak terlalu valid, paling tidak bisa menjadi pegangan kita untuk melakukan eliminasi penyebaran penyakit,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
