REPUBLIKA.CO.ID, Penghentian sementara operasi kereta rel listrik (KRL) diyakini menjadi salah satu faktor penunjang kesuksesan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengambil keputusan.
“Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar operasi kereta komuter dihentikan dulu selama PSBB berlangsung,” katanya dalam rapat bersama Timwas Penanggulangan Covid-19 DPR RI, di Jakarta, Kamis (16/4).
Anies mengatakan, pihak Kementerian Perhubungan saat ini sedang membahas terkait usulan tersebut. Kemungkinan penghentian operasi KRL disetujui jika bantuan sosial telah diberikan.
“Mereka sedang membahas, dan menurut jawaban yang diterima jika nanti bantuan sosial sudah berhasil diturunkan maka pembatasan operasi akan dilakukan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pemberlakuan PSBB selama 14 hari terhitung sejak 10 hingga 23 April 2020. Penerapan PSBB tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB, yang diterbitkan Anies sebagai upaya penanggulangan penyebaran wabah virus corona (Covid-19).
Sejauh ini, PSBB kurang efektif karena masih banyaknya penglaju (komuter) dari wilayah penyangga Jakarta yang datang setiap harinya menggunakan sarana transportasi umum khususnya, KRL. Anies pun sebelumnya mengakui kondisi transportasi umum yang masih dipenuhi masyarakat di tengah masa pemberlakuan PSBB disebabkan oleh sejumlah perusahaan yang tetap nekat beroperasi. Karena itu, perlu adanya tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut agar penerapan PSBB di Jakarta dapat berjalan efektif.
"Kita pastikan semua yang tidak tertib akan mendapatkan sanksi, mulai dari pencabutan perizinan sampai dengan sanksi-sanksi lainnya," kata Anies. Menurut dia, hal ini bukan kepentingan pemerintah ataupun kepentingan swasta, melainkan kepentingan setiap warga negara.
In Picture: Calon Penumpang KRL di Bogor Abaikan Physical Distancing
Demi suksesnya PSBB, Anies juga memastikan pihaknya telah mulai mengurangi jam operasional maupun kapasitas penumpang di setiap kendaraan seperti menggunakan pintu masuk halte untuk mengontrol keadaan di dalam bus. Anies mengatakan, pengguna kendaraan umum yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengalami penurunan yang signifikan.
Semenjak 1 April 2020 penumpang Transjakarta hanya menjadi 103 ribu orang per hari dan 91 ribu orang pada Rabu (15/4). Padahal, dalam kondisi normal ketika tak ada wabah Covid-19, penumpang Transjakarta bisa mencapai 950 ribu hingga 1 juta orang per hari. Artinya, artinya persentase jumlah penumpang saat ini tinggal sekitar 9 persen.
“Semenjak 1 April 2020 tinggal 103 ribu, lalu hari ini atau kemarin tinggal 91 ribu penumpang, artinya sudah tinggal 9 persen dari normalnya penumpang Transjakarta,” ujarnya.
Hal yang sama berlaku pada transportasi MRT. Biasanya penumpang mencapai 85 ribu sampai 100 ribu per hari, tetapi kini rata-rata penumpang hanya 5.000 per hari atau tinggal lima persen saja.
“LRT kita malah tinggal 200 orang per hari. Kemudian, kendaraan umum kita batasi seperti MRT sekarang dibatasi tiap 30 menit dan hanya berhenti di 4-5 stasiun saja,” ujarnya.
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku perusahaan penyedia jasa layanan KRL hingga kemarin tetap melayani pelanggan di Jabodetabek. PT KCI akan menaati keputusan akhir yang tercipta dalam pembahasan bersama yang dilakukan dengan pemerintah daerah terkait serta PT KAI.
"Sudah tentu PT KCI sebagai operator KRL yang beroperasi dan melayani masyarakat di tiga provinsi akan patuh terhadap kesepakatan yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena, KCI melihat semangat utama dalam penerapan PSBB adalah gotong royong untuk bersama menghentikan penyebaran Covid-19," kata Manager External Relations PT KCI Adli Hakim.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan mengakui telah menerima permohonan penghentian operasional KRL dari kepala daerah termasuk Anies. Namun, Luhut akan melihat dan mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan menyetop operasional KRP.
"Karena kalau tidak bisa pergi, kalau itu urusan penting, masalah juga. Logistik juga kita tidak mau terganggu," kata Luhut dalam konferensi video, Selasa (14/4) malam.
Dia menambahkan, penerapan PSBB di DKI Jakarta juga akan dievaluasi. Luhut menegaskan, data masyarakat yang meninggal dan sembuh dari virus corona akan menentukan kebijakan yang diambil pemerintah.
Luhut menegaskan, pemerintah saat ini akan menyikapi semua hal dengan cermat. "Tidak grasak-grusuk. Kalau ada yang bilang pemerintah lambat ya tidak juga," tutur Luhut.
Dia menegaskan, saat ini pemerintah akan memastikan bantuan langsung tunai (BLT) dan Kartu Prakerja dapat berjalan dengan baik. Jika semua hal tersebut sudah berjalan dengan baik, Luhut mengatakan, pemerintah akan melihat bagaimana langkah berikutnya yang perlu dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
