Jumat 17 Apr 2020 07:01 WIB

APD Terbatas, Rumah Sakit Produksi APD Sendiri

RSA UGM membuat APD sendiri untuk digunakan tenaga medis

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Christiyaningsih
RSA UGM membuat APD sendiri untuk digunakan tenaga medis. Ilustrasi.
Foto: Antara/M Ibnu Chazar
RSA UGM membuat APD sendiri untuk digunakan tenaga medis. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Salah satu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di DIY yakni Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengaku kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Akibatnya RS ini memproduksi sendiri APD untuk digunakan tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.

"Dalam pelayanan Covid-19, seluruh tenaga kesehatan dan pemberi layanan wajib menggunakan APD sesuai standar WHO dan Kemenkes. Kendalanya, saat ini APD sulit didapatkan," kata Penanggung Jawab Layanan Covid-19 RSA UGM, Siswanto, Kamis (16/4).

Baca Juga

APD yang diproduksi sendiri yakni face shield. APD ini diproduksi oleh Unit Ortotik Prostetik Instalasi Rehabilitasi Medis RSA UGM.

Dengan adanya face shield ini, diharapkan kekurangan APD dapat ditanggulangi. Pelindung wajah ini juga melindungi tenaga medis yang kontak erat dengan pasien saat menangani dan memberikan pelayanan kepada pasien Covid-19.

"Face shield digunakan untuk mencegah percikan dahak dan bersin yang dapat mengenai tenaga medis saat memberikan pelayanan. Dengan demikian tenaga medis akan lebih terlindungi," ujarnya,

Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik RSA UGM Guritno Adistyawan mengatakan APD yang diproduksi mencapai 80 unit face shield per harinya. Bahkan, dengan memproduksi APD sendiri biaya yang dikeluarkan pun lebih kecil.

"Murah, membutuhkan dana Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu per unit. Material yang digunakan yaitu mika 0,5 milimeter agar lebih tahan terhadap percikan dan plastik polypropylene tebal 2 milimeter untuk pondasinya sehingga lebih stabil, kuat, dan mudah dibersihkan," ujarnya.

Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Biwara Yuswantana mengatakan stok APD di DIY masih ada. Bahkan, pihaknya terus mengajukan pengadaan APD baik itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja tak terduga, maupun ke pemerintah pusat.

"Juga ada donasi dari berbagai pihak. Ini terus dinamis dalam artian setiap kebutuhan RS maupun Puskesmas prosedurnya mengajukan ke Dinkes Kabupaten/Kota. Nanti Dinkes DIY akan menangani untuk RS rujukan," ujar Biwara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement