REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah meminta Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan operasi kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek selama kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan. Anies menunggu keputusan dari Luhut.
“Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar operasi kereta komuter dihentikan dulu selama PSBB berlangsung,” katanya dalam rapat bersama Timwas Penanggulangan Covid-19 DPR RI di Jakarta, Kamis (16/4).
Anies mengatakan, pihak Kementerian Perhubungan saat ini sedang membahas terkait usulan tersebut. Dan kemungkinan penghentian operasi KRL disetujui jika bantuan sosial telah diberikan.
“Mereka sedang membahas dan menurut jawaban yang diterima jika nanti bantuan sosial sudah berhasil diturunkan maka pembatasan operasi akan dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, Anies memastikan pihaknya telah mulai mengurangi jam operasional maupun kapasitas penumpang di setiap kendaraan seperti menggunakan pintu masuk halte untuk mengontrol keadaan di dalam bus.
“Jam operasionalnya sudah dibatasi dan jumlah penumpangnya juga dikendalikan di pintu masuk halte maupun stasiun. Mereka diizinkan masuk bus jika masih ada ruang yang cukup begitu pula dengan kereta api,” jelasnya.
Anies mengatakan, pengguna kendaraan umum yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengalami penurunan yang signifikan. Yakni, semenjak 1 April 2020 penumpang TransJakarta hanya menjadi 103 ribu orang per hari dan 91 ribu orang, Rabu (15/4).
Padahal, dalam kondisi normal ketika tak ada wabah Covid-19 penumpang TransJakarta bisa mencapai 950 ribu hingga 1 juta orang per hari. Artinya, artinya persentase jumlah penumpang saat ini tinggal sekitar 9 persen saja.
“Semenjak 1 April 2020 tinggal 103 ribu, lalu hari ini atau kemarin tinggal 91 ribu penumpang artinya sudah tinggal 9 persen dari normalnya penumpang TransJakarta,” ujarnya.
In Picture: Calon Penumpang KRL di Bogor Abaikan Physical Distancing
Hal yang sama berlaku pada transportasi MRT yakni biasanya penumpang mencapai 85 ribu sampai 100 ribu per hari. Saat ini, kini rata-rata penumpang hanya lima ribu per hari atau tinggal lima persen saja.
“LRT kita malah tinggal 200 orang per hari. Kemudian kendaraan umum kita batasi seperti MRT sekarang dibatasi tiap 30 menit dan hanya berhenti di 4-5 stasiun saja,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, akan melihat dan mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan menyetop operasional KRP.
"Karena kalau tidak bisa pergi, kalau itu urusan penting masalah juga. Logistik juga kita tidak mau terganggu," kata Luhut dalam konferensi video, Selasa (14/4) malam.
Dia menambahkan, penerapan PSBB di DKI Jakarta juga akan dievaluasi. Luhut menegaskan, data masyarakat yang meninggal dan sembuh dari virus corona akan menentukan kebijakan yang diambil pemerintah.
Luhut menegaskan, pemerintah saat ini akan menyikapi semua hal dengan cermat. "Tidak grasak-grusuk. Kalau ada yang bilang pemerintah lambat ya tidak juga," tutur Luhut.
Dia menegaskan saat ini pemerintah akan memastikan bantuan langsung tunai (BLT) dan Kartu Prakerja dapat berjalan dengan baik. Jika semua hal tersebut sudah berjalan dengan baik, Luhut mengatakan pemerintah akan melihat bagaimana langkah berikutnya yang perlu dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
