REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Ali Mansur, Adinda Pryanka, Sapto Andika Candra
Kalangan DPR mengingatkan pemerintah agar tak menjadikan program Kartu Prakerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai lahan proyek di tengah pandemi Covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, misalnya, menyoroti aplikator Ruangguru sebagai penyedia layanan pelatihan dalam program Kartu Prakerja, di mana CEO dari Perusahan tersebut merupakan staf khusus Jokowi, Adamas Syah Deva Belvara.
"Di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat rentan terdampak wabah, hendaknya pemerintah dan para stakeholder tidak menjadikan situasi ini sebagai lahan proyek
Banyak rakyat menangis karena sudah kesulitan dalam menyambung hidup sehari hari," kata Kurniasih saat dihubungi Kamis (16/4).
Kurniasih mengikutikan, adanya wabah Covid-19 seharusnya menjadi momen bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan hadir memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan, minimal kepada rakyat indonesia. "Ini bukan saat yang tepat memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu," ujar dia.
Pengelolaan Kartu Prakerja, kata Kurniasih seharusnya bukanlah dijadikan suatu proyek. Namun, program ini adalah amanah negara dan bangsa untuk membantu para pekerja korban ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini.
"Siapapun pengelolanya harus bertanggung jawab dunia akhirat dalam pengelolaan kartu ini secara transparan, adil dan merata," kata dia.
Maka itu, Kurniasih mengajak seua pihak untuk saling menjaga, melindungi dan menolong masyarakat terdampak Covid-19 ini. Karena ia berpesan, pengelolaan program kartu prakerja ini jangan ada pikiran memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dan kepentingan sekelompok orang saja
"Jutaan pekerja terdampak pandemi sedang menanti nanti manfaat kartu. Jangan berikan PHP kepada mereka yang sedang kesusahan. Semoga hati nurani masih menjadi hadir dalam pengelolaan kartu prakerja untuk yang berhak mendapatakannya," kata politikus PKS ini.
Anggota Komisi IX (Ketenagakerjaan) DPR, Saleh Partoanan Daulay juga menyoal keterlibatan Ruangguru sebagai penyedia layanan pelatihan dalam program Kartu Prakerja. Saleh mempertanyakan, apakah Ruangguru telah melalui proses seleksi atau tender.
“Ruangguru ini kan diketahui adalah milik salah seorang staf khusus presiden. Dan sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah startup Ruangguru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya? Atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)?” kata Saleh melalui pesan yang diterima Republika, Kamis (16/4).
Sebagaimana disebutkan pemerintah, setiap pelatihan kerja yang dilakukan, pemerintah menyiapkan Rp 3,55 juta per orang. Dan dari Rp 3,55 juta itu, Rp 1 juta diantaranya akan dipergunakan untuk biaya pelatihan. Lembaga pelatihan yang diajak bekerja sama, sepertinya akan mendapatkan insentif dari alokasi biaya pelatihan Rp 1 juta.
Menurut Saleh, beberapa hal layak diperhatikan dalam program ini, antara lain, soal kepesertaan, proses seleksi, persebaran kepesertaan, metode pelatihan, lembaga pelatihan, dan link and match-nya dengan dunia usaha. Dari sekian banyak hal yang perlu diperhatikan tersebut, menurut dia, keberadaan lembaga pelatihan perlu disoroti secara serius. Sebab, salah satu kunci keberhasilan program ini terletak pada lembaga pelatihan yang diajak kerja sama.
Maka itu, Pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut. "Termasuk keterlibatan lembaga ruangguru. Ini penting sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar," kata Saleh.
Dengan dinaikkannya anggaran program Kartu Prakerja menjadi Rp 20 triliun, tingkat kepesertaanya pun naik. Dari yang tadinya target sasaran 2 juta orang, sekarang berubah menjadi menjadi 5,6 juta orang. Saleh menilai, jumlah ini sangat besar.
“Wajar kemudian jika ada orang yang mempersoalkan keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan. Sebab, peserta yang akan dilatih 5,6 juta orang. Lalu berapa kira-kira yang akan diperoleh lembaga itu per orang? Berapa orang yang dapat dilatih oleh setiap lembaga?” kata Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR RI itu.
Agar tidak menimbulkan perdebatan dan kecemburuan bagi lembaga-lembaga pelatihan yang ada, pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan. “Saya tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung? Setidaknya, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja dinilai sangat terbatas," ujarnya menambahkan.
Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Nasdem Okky Asokawati menilai antusiasme masyarakat atas keberadaan Kartu Prakerja cukup tinggi. Namun, peluncuran program prakerja saat momentum pandemi Covid-19 akan menjadikan program ini bias.
"Filosofi Kartu Prakerja hakikatnya sebagai 'kail' bagi warga negara yang belum mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan. Namun peluncuran Kartu Prakerja di musim pandemi Covid-19 ini potensial menjadi bias karena akan keluar dari filosofi program ini," ingat Okky dalam keterangannya, Kamis (16/4).
Menurut Okky, terdapat sejumlah persoalan teknis maupun nonteknis akan muncul dari program yang diluncurkan di momentum pandemi Covid-19 yang memberi dampak turunnya pertumbuhan ekonomi. Okky menyebutkan efektivitas Kartu Prakerja akan sulit terealisasi maksimal di situasi Covid-19 ini.
"Setelah peserta mendapat pelatihan online dan mendapat sertifikat, peserta akan mendapat insentif Rp 600 ribu selama tiga bulan serta Rp. 150 ribu untuk survei kebekerjaan, asumsinya selepas itu peserta akan mendapatkan pekerjaan," urai Okky.
Masalahnya, kata Okky, pemerintah sendiri telah memprediksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan turun sebesar 2,5 persen. Bahkan 0 persen dampak Covid-19.
Penurunan ekonomi di Indonesia akan berkolerasi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Sehingga, jika skenario ekonomi Indonesia akan turun karena dampak Covid-19, konsekuensinya tidak ada pembukaan lapangan kerja baru.
"Lalu apa relevansi Kartu Prakerja ini?" gugat Okky.
Menurut Okky, gejala turunnya perekonomian di Indonesia telah tampak imbas Covid-19 dengan aktivitas pemutusan hubungan kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan sebanyak 1,5 juta orang kehilangan pekerjaan. Rinciannya 10,6 persen atau 160 ribu kehilangan pekerjaan karena PHK dan 89,4 persen karena dirumahkan. Bahkan saat ini saja sudah terjadi PHK dampak Covid-19.
Okky menilai, imbas pandemi Covid-19 ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan keuangan yang langsung dapat dirasakan. Sebaiknya pemerintah fokus pada program jaring pengaman sosial atau social safe net bagi warga negara pencari kerja dan orban PHK.
"Kenapa tidak program Kartu Prakerja digeser sebagai program jaring pengaman sosial saja bagi mereka pencari kerja dan korban PHK. Anggaran pelatihan online sebesar 1 juta/orang dapat ditangguhkan di waktu mendatang yang lebih tepat," usul Okky.
Daftar Kartu Prakerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat, setidaknya 3,7 juta masyarakat sudah mendaftar program Kartu Prakerja sampai Selasa (14/4). Dari total tersebut, sebanyak 926 ribu di antaranya sudah melakukan verifikasi email dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga bisa disebut lolos.
Besaran peserta yang lolos jauh melebihi target gelombang pertama, yakni 164 ribu. Bahkan, AIrlangga menyebutkan, jumlah 926 ribu setara dengan lima gelombang pendaftaran.
"Artinya, masyarakat merasakan betul bahwa dampak Covid-19 ini benar-benar mengganggu lapangan kerja," ujarnya dalam rapat dengan DPR di Jakarta, Selasa (14/4).
Pendaftaran program Kartu Prakerja sendiri baru resmi dibuka untuk publik pada Sabtu (11/4) malam. Pemerintah membuka pendaftaran gelombang pertama sampai dengan Kamis (16/4) dan hasilnya akan diumumkan pada Jumat (17/4). Pelatihan langsung dilakukan pada Sabtu (18/4) secara daring.
Dari sekian banyak masyarakat yang mendaftar, Airlangga mengatakan, sebagian besar di antaranya berasal dari Pulau Jawa. Khususnya Jawa Barat yang memang terkena pukulan terhadap aktivitas perekonomian cukup dalam, begitupun dengan DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa timur.
"Ini sesuai dengan data yang kami peroleh," tuturnya.
Berkaca dari data yang ada, Airlangga menekankan, dampak pandemi Covid-19 tidak hanya terkena ke kesehatan hingga mengancam jiwa manusia. Di samping itu, pandemi juga mengganggu aktivitas sosial ekonomi dan berdampak ke sektor riil hingga mengganggu lapangan pekerjaan, yaitu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan.
Kartu Prakerja merupakan salah satu kebijakan terkait pengaman sosial yang baru diluncurkan pemerintah. Airlangga menuturkan, program ini diharapkan mampu menjadi instrumen dua lapis untuk bertahan di tengah ancaman gelombang PHK akibat Covid-19.
"Yang semula digunakan untuk jaring pengaman untuk mereka yang ingin mencari pekerjaan, atas arahan Pak Presiden Jokowi dikonversi menjadi jaring pengamanan untuk kehilangan pekerjaan," kata Airlangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pandemi Covid-19 mau tak mau merembet ke banyak sektor, termasuk sosial, ekonomi, dan pembangunan. Angka pengangguran pun diproyeksikan akan naik tajam sepanjang 2020 ini. Ada dua skenario yang disiapkan pemerintah. Pertama, skenario berat dengan jumlah penambahan pengangguran mencapai 2,9 juta orang.
Kedua, skenario lebih berat dengan kenaikan jumlah penganggur menyentuh 5,2 juta jiwa. Data terakhir, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,05 juta jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,28 persen.
Mengantisipasi penambahan angka pengangguran ini, pemerintah masih mengupayakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Bantalan sosial yang disiapkan untuk jangka pendek antara lain penyaluran kartu prakerja kepada 5,6 juta masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Alokasi anggaran kartu prakerja sendiri mencapai Rp 20 triliun.
"Ini belum termasuk BPJS Ketenegakerjaan yang masih memiliki uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk berikan benefit kepada masyarakat yang terkena PHK," jelas Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
