REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 provinsi se-Indonesia tetap produktif. Ia berharap jajarannya tidak mengendurkan semangat di tengah pandemi Covid-19.
"Arah kita jangan berubah. Arah kita sama, bagaimana tetap produktif. Arahan Bapak Presiden jelas, pekerjaan tetep berlanjut, tetap maju," ujar Edhy saat memimpin rapat virtual bersama 34 kepala dinas provinsi se-Indonesia pada Rabu (15/4).
Sebagai bentuk antisipasi dampak pandemi Covid-19, Edhy mengintruksikan para kepala dinas melakukan pendataan di daerahnya masing-masing. Pendataan tersebut meliputi potensi panen perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Tak hanya itu, Edhy juga meminta agar ada pendataan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah.
"Mohon didata, mana budidaya yang akan panen dan ada kecenderungan turun. Di (perikanan) tangkap juga datanya, termasuk datanya infrastruktur cold storage," ucap Edhy.
Berdasarkan data itu juga, Edhy meminta kepala dinas di masing-masing daerah memiliki angka estimasi produksi dan potensi serapan di lapangan. Tujuannya agar pemerintah pusat bisa mengantisipasi jika terjadi disparitas produksi serta kesiapan infrastruktur di lapangan.
"Saya minta ini //dibreakdown// mana provinsi yang melimpah ruah panennya sementara cold storage tidak ada, pemberitahuan itu kalau bisa diasumsikan biar bisa kita antisipasi jauh-jauh hari," lanjutnya.
Dalam rapat tersebut Edhy memastikan KKP masih memiliki akses dana Badan Layanan Umum (BLU). Dana BLU sebesar Rp 1 triliun ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara terkait stimulus untuk pelaku usaha juga sudah dikoordinir oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial mengoordinir bantuan untuk masyarakat nelayan.
"Kita masih punya akses BLU yang Rp1 tiriliun atau disebut kredit nelayan. Ini tersedia. Ini sayang kalau tidak digunakan karena bunganya sangat rendah, 3 persen," ucap Edhy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
