Kamis 16 Apr 2020 11:47 WIB

Jokowi Minta Perlindungan Sosial Pekerja Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu yang paling terdampak akibat Covid-19.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Indira Rezkisari
Pekerja mengepel lantai pada salah satu hotel di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (12/4/2020). Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan sebanyak 575 hotel di wilayah Jawa Barat tutup akibat pandemi virus Corona (COVID-19) dan tingkat hunian hotel pun menurun drastis hingga mencapai lima persen dari kondisi normal yang bisa mencapai 50 persen.
Foto: ANTARA/Arif Firmansyah
Pekerja mengepel lantai pada salah satu hotel di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (12/4/2020). Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan sebanyak 575 hotel di wilayah Jawa Barat tutup akibat pandemi virus Corona (COVID-19) dan tingkat hunian hotel pun menurun drastis hingga mencapai lima persen dari kondisi normal yang bisa mencapai 50 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para pekerja di sektor pariwisata mendapatkan bantuan program perlindungan sosial. Sebab, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 saat ini.

“Kita tahu dampak yang paling berat dirasakan dan pertama dirasakan dari Covid ini adalah dunia pariwisata baik yang terkena itu hotel, restoran, dan juga yang menyangkut rakyat yaitu barang-barang kerajinan yang dijajakan di sana,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Istana Merdeka, Kamis (16/4).

Baca Juga

Karena itu, Presiden menginstruksikan agar pemerintah segera melakukan langkah mitigasi untuk membantu masyarakat yang terdampak. Salah satunya dengan memastikan bantuan program perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata betul-betul diberikan tepat sasaran.

“Program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor pariwisata ini betul-betul harus dipastikan ada. Dan sampai pada sasaran,” ujar dia.

Selain itu, Presiden juga meminta agar Kementerian Pariwisata melakukan realokasi anggaran. Ia mencontohkan realokasi anggaran tersebut dapat diperuntukkan seperti program padat karya bagi para pekerja.

“Realokasi anggaran yang ada dari kementerian pariwisata harus diarahkan ke arah semacam, saya belum tahu barangnya apa, tapi semacam program padat karya bagi pekerja-pekerja yang bergerak di bidang pariwisata ini,” jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement