REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Legislator meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengevaluasi semua tindakan dalam penanganan wabah Covid-19 di Kota Pahlawan, Jawa Timur (Jatim), tersebut menyusul jumlah kasus corona semakin melonjak setiap harinya. Dari total 499 kasus positif corona di Jatim, Kota Surabaya terdapat 244 kasus atau hampir 50 persen.
Meski begitu, Wakil Ketua Fraksi Gabungan Partai Demokrat Nasdem DPRD Surabaya Moch. Machmud, tetap memuji kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam menangani kasus corona. "Semangat Bu Risma luar biasa melawan Covid-19. Kami mengapresiasi," kata Machmud di Kota Surabaya, Kamis (16/4).
Anggota Komisi A DPRD Surabaya itu memberi masukan mana saja yang perlu dievaluasi, seperti halnya kegiatan dapur umum berupa memberikan telur dan wedang pokak kepada masyarakat Surabaya. "Kalau hasil evaluasi tidak berdampak, ya, sebaiknya disetop saja. Tapi kalau memang baik, ya, silakan saja" kata mantan Ketua DPRD Surabaya ini.
Machmud menilai, kegiatan di dapur umum selama ini menguras tenaga waktu dan pikiran khususnya di kalangan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya. Dia mencontohkan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya yang idealnya terus memantau dua rumah sakit milik daerah dan puskesmas yang menjadi tanggung jawabnya selama pandemi Covid-19, tetapi sibuk di dapur umum.
"Kepala dinkes juga semestinya harus sering-sering melihat dan memantau kondisi pasien dan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas. Memantau keberadaan APD (alat pelindung diri) bagi tenaga medis dan lainnya," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Meski begitu, menurut dia, sudah banyak hal dilakukan pemkot, mulai membuat dapur umum, membatasi 19 pintu masuk ke Surabaya, bilik semprot, pengadaan alat semprot, penyemprotan pakai mobil PMK, dan lainnya. Meski demikian, menurut Machmud, tetap harus ada evaluasi dari apa yang sudah dilakukan selama ini menyusul kasus Covid-19 semakin banyak. "Kalau ada yang dirasa kurang tepat, ganti dengan kegiatan lain yang dirasa tepat guna dan tepat sasaran," kata Machmud.
Selain itu, Machmud menyarankan, pemkot untuk terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim yang sudah jauh lebih dahulu memiliki strategi penanganan Covid-19, salah satunya aplikasi yang bisa mendeteksi sebaran penderita corona di Jatim, termasuk juga di Surabaya.
Bahkan, lanjut dia, Pemprov Jatim setiap harinya merilis sebaran Covid-19 di Jatim melalui media massa. Apa yang dirilis di Pemprov Jatim tersebut, kata Machmud, kemudian ditindak lanjuti pemerintah kabupaten/kota di Jatim dengan memberikan penjelasan lebih detail.
"Memang di Surabaya sudah ada laman lawancovid-19. Tapi Pemkot Surabaya tidak merilisnya setiap hari seperti daerah-daerah lain di Jatim. Warga hanya disarankan mengupdate data Covid-19 melalui laman Covid-19, tapi tidak dijelaskan daerah mana saja yang data kasusnya tinggi, terus fokus penanganannya seperti apa?" katanya.
Selain itu, Machmud juga menyarankan agar pemkoy mengevaluasi penempatan anggaran Rp 196 miliar untuk penanganan Covid-19 di Surabaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
