REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial sembako dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari dampak ekonomi wabah Covid-19.  Perum Bulog sebagai penyalur bantuan beras menuturkan, penambahan itu tak serta merta membuat Bulog bisa memperluas pasarnya.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, penambahan itu tidak serta merta bisa menambah ruang penyaluran beras Bulog saat ini. Sebab, penyaluran bantuan sosial yang saat ini dilakukan menerapkan sistem pasar bebas dan bisa diikuti oleh berbagai perusahaan.

"Bulog selaku operator tetap menjalankan amanah pemerintah. Hanya saja memang pelaksanaan program bantuan sembako yang sudah dimulai sejak awal 2017 itu dalam aturannya memang tidak sepenuhnya dijalankan oleh Bulog," kata Tri, Rabu (15/4).

Namun, ia menuturkan pihaknya tetap optimistis agar perusahaan dapat memaksimalkan penyaluran beras pada saat ini. Ia menuturkan, sejauh ini penyaluran beras dalam bantuan sembako kepada e-warong telah mencapai 110.000 ton selama periode Januari sampai Maret 2020. Sementara, pada periode sama tahun 2019 hanya mencapai 168.000 ton.

Dengan kata lain, Tri menilai terdapat kenaikan pasokan penyaluran beras meskipun tak signifikan. Ia menegaskan, Bulog sejauh ini akan tetap melakukan penyerapan gabah dan pengadaan beras sebesar 1,4 juta ton. Meskipun, saat ini pemerintah tak lagi mengkhususkan Bulog sebagai penyalur tunggal bantuan sembako khususnya beras kepada KPM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika