Rabu 15 Apr 2020 16:04 WIB

Gus Yaqut Nilai Pelatihan Online tak Efektif di Masa Pandemi

Gus Yaqut sarankan dana prakerja diserahkan langsung ke rakyat, bukan vendor online.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas.
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta pemerintah segera menghapus vendor-vendor pelatihan online terkait program kartu Prakerja. Menurutnya, gelontoran dana program tersebut hanya akan berputar di perusahaan aplikasi saja.

"Batalkan saja vendor-vendor aplikasi online itu karena lebih bermanfaat uangnya untuk rakyat langsung," kata Ketua Umum Pimpinan GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan di Jakarta, Selasa (15/4).

Baca Juga

Dia meminta agar pemerintah merumuskan kembali program tersebut agar dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, saat ini rakyat bukan membutuhkan pelatihan online, tapi bantuan yang langsung bisa dirasakan langsung.

Program kartu Prakerja menyedot anggaran mencapai Rp 20 triliun. Yaqut menilai, saat ini rakyat lebih membutuhkan stimulus untuk bertahan hidup di tengah pandemo Covid-19 alias Corona dibanding pelatihan-pelatihan online.

"Kita juga tahu, selama ini pelatihan-pelatihan semacam itu tidak efektif dan malah terkesan buang-buang anggaran saja," katanya.

Dia membayangkan jika jumlah peserta 5,6 juta orang dan membutuhkan biaya pelatihan Rp 1 juta, maka anggaran yang diperlukan mencapai Rp 5,6 triliun. Artinya anggaran Rp 20 triliun yang disediakan pemerintah terlalu besar.

Gelontoran dana tersebut, menurut Gus Yaqut, akan lebih bermanfaat kalau diberikan untuk membantu rakyat bertahan hidup selama masa pandemi. Dana tersebut lebih baik dibelanjakan untuk memberi bantuan sembako atau uang tunai kepada masyarakat terdampak.

"Ini malah diberikan kepada lembaga training online. Yang menikmati siapa kalau begitu, rakyat atau perusahaan aplikasi training online?” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini berpendapat, penerima pelatihan online itu rata-rata orang yang telah memiliki kemampuan. Dia belum yakin bahwa mereka yang telah mengikuti pelatihan itu akan segera mendapatkan pekerjaan.

Secara khusus, dia menyinggung bahwa dana tersebut juga lebih baik diberikan kepada para guru ngaji. Menurutnya, mereka merupakan warga yang butuh peningkatan kesejahteraan mengingat upah harian sukarela yang diterima sehari-hari.

Seperti diketahui program Kartu Prakerja disiapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, baik melalui skilling, upskilling dan reskilling. Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan paket manfaat senilai Rp3,55 juta terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang digunakan untuk membiayai berbagai pelatihan di platform digital mitra.

Kemudian insentif setelah penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan insentif setelah mengisi tiga survei evaluasi sebesar Rp50 ribu per survei.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement