Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Penganggur Baru Bisa Tembus 5 Juta Orang

Selasa 14 Apr 2020 14:58 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Fuji Pratiwi

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pekan lalu. Menkeu menyebut, akibat Covid-19, pengangguran baru bisa tembus lima juta orang.

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pekan lalu. Menkeu menyebut, akibat Covid-19, pengangguran baru bisa tembus lima juta orang.

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Jangka menengah-panjang, pemerintah harus mengembalikan daya tarik ekonomi Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan beberapa lapis skenario untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Salah satu parameter suramnya imbas perekonomian nasional akibat wabah ini adalah proyeksi kenaikan jumlah penganggur yang cukup tajam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pandemi Covid-19 mau tak mau merembet ke banyak sektor, termasuk sosial, ekonomi, dan pembangunan. Angka pengangguran pun diproyeksikan akan naik tajam sepanjang 2020 ini. Ada dua skenario yang disiapkan pemerintah.

Pertama, skenario berat dengan jumlah penambahan penganggur mencapai 2,9 juta orang. Kedua, skenario lebih berat dengan kenaikan jumlah penganggur menyentuh 5,2 juta jiwa. Data terakhir, jumlah penganggur di Indonesia sebanyak 7,05 juta jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,28 persen.

Baca Juga

Tak hanya itu, angka pertumbuhan ekonomi juga diyakini akan terkontraksi cukup drastis. Ekonomi nasional diprediksi akan anjlok dari baseline, yakni 5 persen hingga 5,3 persen menuju angka 2,3 persen sepanjang 2020 ini.

"Bahkan, dalam situasi sangat berat, mungkin menurun sampai negatif," ujar Sri selepas mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (14/4).

Mengantisipasi penambahan angka penganggur ini, pemerintah masih mengupayakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Bantalan sosial yang disiapkan untuk jangka pendek antara lain penyaluran Kartu Prakerja kepada 5,6 juta masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Alokasi anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp 20 triliun.

"Ini belum termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang masih memiliki uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk berikan benefit kepada masyarakat yang terkena PHK," ungkap Sri.

Bantalan sosial lain yang disiapkan pemerintah adalah pemberian bantuan sosial melalui dana desa dan pelaksanaan proyek padat karya di seribu lokasi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Langkah ini diharapkan akan menekan angka kemiskinan.

Sementara itu, untuk jangka menengah-panjang, pemerintah punya pekerjaan rumah memperbaiki daya tahan dunia usaha dan mengembalikan daya tarik ekonomi Indonesia selepas pandemi Covid-19. Proses pemulihan ekonomi nasional ini akan dianggarkan dalam APBN 2021 mendatang.

"Jangan lupa, kalau kita terus fokus pada reformasi dan menjaga dampak dari Covid-19 ini seminimal mungkin, Indonesia bisa dianggap menjadi salah satu negara yang memiliki potensi untuk menarik investasi," kata Sri menjelaskan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA