Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Perusahaan yang Masih Pekerjakan Karyawan Perlu Disanksi

Selasa 14 Apr 2020 12:42 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha

Penumpang  menerapkan jarak sosial saat menaiki bus Transjakarta di Halte Harmoni, Jakarta, Kamis (9/4). Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai saat ini pemerintah pusat atau daerah perlu memberikan ketegasan terhadap perusahaan yang masih memperkerjakan karyawan. Khususnya daerah yang saat ini sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti DKI Jakarta.

Penumpang menerapkan jarak sosial saat menaiki bus Transjakarta di Halte Harmoni, Jakarta, Kamis (9/4). Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai saat ini pemerintah pusat atau daerah perlu memberikan ketegasan terhadap perusahaan yang masih memperkerjakan karyawan. Khususnya daerah yang saat ini sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti DKI Jakarta.

Foto: Republika/Thoudy Badai
Belum meratanya PSBB berdampak pada penggunaan transportasi yang masih tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, saat ini pemerintah pusat atau daerah perlu memberikan ketegasan terhadap perusahaan yang masih memperkerjakan karyawan, khususnya di daerah yang saat ini sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti DKI Jakarta. "Yang harus dibersihkan usaha masih hidup. Di DKI itu bunuh semua kalau masih ngeyel. Ini sudah darurat, tidak boleh main-main," kata Agus dalam konferensi video bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Selasa (14/4).

Belum meratanya pembatasan operasional perusahaan berdampak kepada penggunan transportasi publik yang berpotensi menjadi media penularan virus corona atau Covid-19. Meskipun, saat ini, Agus mengatakan, kondisi transportasi publik hari ini (14/4) dibandingkan kemarin (13/4) sudah lumayan berkurang penggunanya. 

Baca Juga

Melihat kondisi tersebut di kereta rel listrik (KRL), Agus menegaskan, pemerintah jangan menyalahkan penyedia transportasinya. "Itu di hulu dibenarkan dulu. Karena kalau tidak ditutup, orang akan datang," tutur Agus.

Para pekerja yang masih melakukan kegiatannya, menurut Agus, karena ada kekhawatiran tidak dibayar. Jika mereka tidak memiliki pendapatan, pemerintah harus menyiapkan kompensasi agar masyarakat dapat patuh menerapkan PSBB.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA