REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Periode 2013-2014 Chatib Basri menilai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus menjadi prioritas pemerintah di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19). Khususnya untuk mengompensasi kebijakan stay at home yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terhambat.
Chatib mengatakan, menekan tingkat penyebaran virus menjadi prioritas pemerintah, sehingga diberlakukan sistem working from home, social distancing dan kebijakan lain yang membatasi mobilitas manusia. Tapi, pemerintah harus menyediakan perlindungan sosial untuk mengompensasinya.
"Jika tidak, akan banyak yang keluar rumah. Terutama pekerja yang memang butuh keluar seperti driver ojek online," tuturnya dalam sesi diskusi online bersama Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), Senin (13/4).
Di sisi lain, Chatib menambahkan, pemerintah juga harus fokus pada sektor kesehatan sebagai prioritas pertama. Termasuk dengan menyediakan alat rapid test, ventilator maupun alat pelindung diri serta memberikan insentif kepada tenaga medis.
Chatib mengapresiasi upaya pemerintah menganggarkan Rp 75 triliun untuk sektor kesehatan dalam stimulus terbaru. "Ini harus jadi prioritas, karena kalau orang sakit dan tidak bisa kerja, bagaimanapun, ekonomi pasti terdampak," ucapnya.
Fokus pada jaring pengaman sosial dan sektor kesehatan juga harus diiringi dengan bantuan pembiayaan kepada dunia usaha. Sebab, Chatib memperkirakan, banyak perusahaan akan mengalami tekanan keuangan pada tiga hingga enam bulan mendatang.
Apabila perbankan membatasi atau menutup akses kredit, banyak pelaku usaha akan berhenti. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan bisa terjadi. Oleh karena itu, pemerintah harus aktif dalam menyediakan akses pembiayaan ini, termasuk dengan memberikan jaminan kredit pada perbankan.
Selain itu, Chatib mengatakan, pemerintah sebaiknya menambah fokus pada perkotaan. Populasi yang padat menyebabkan pemerintah sulit mencakup mereka semua. Jika stimulus untuk urban tidak cukup, masyarakat akan pindah ke pedesaan yang memiliki fasilitas kesehatan terbatas. "Ketika di sana sudah tersebar virus, semakin sulit dikontrol," katanya.
Empat fokus itu disebutkan Chatib sebagai prioritas pemerintah jangka pendek. Apabila pandemi Covid-19 sudah selesai, pemerintah baru bisa fokus untuk meningkatkan daya beli dan menerapkan fasilitas relaksasi pajak.
Untuk jangka panjang, Indonesia harus bisa mengambil kesempatan dalam rantai pasok global yang kemungkinan akan bergeser. Chatib menilai, melalui pandemi, banyak negara belajar untuk tidak terlalu menggantungkan produksi China dan memutuskan diversifikasi negara importir. "Indonesia harus ambil kesempatan ini," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
