REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nasib pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua akan mendapatkan kepastian melalui rapat terbatas (ratas) di Istana Negara bersama Presiden RI Joko Widodo pekan depan. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pun sudah mulai menyiapkan opsi penundaan PON 2020 Papua sebagai pilihan alternatif seandainya pandemi COVID-19 tak kunjung mereda menjelang penyelenggaraan pesta olahraga nasional yang dijadwalkan digelar pada 20 Oktober-2 November itu.
Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Alexander Kapisa, Sabtu (11/4) mengungkapkan kepastian soal penundaan PON 2020 akan diputuskan pada pekan depan. Provinsi Papua telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
‘’Dalam waktu dekat atau pekan ini, ada ratas membahas soal jadwal PON ini,’’ kata Kapisa. ‘’Saya dengar dari internal Kemenko PMK akan dibahas dan ditentukan oleh presiden setelah Hari Paskah (12 April).’’
Di tengah bayang-bayang penundaan PON Papua, Kapisa mengaku pihaknya terus melaporkan progres dan situasi terkini terkait persiapan dan venue kejuaraan empat tahunan itu. Kapisa pun tak menampik bahwa pandemi virus corona telah membuat persiapan PON menjadi terganggu. Apalagi, kini Pemerintah Provinsi Papua juga telah menerapkan kebijakan karantina wilayah.
‘’Ini mengganggu persiapan. Kami selalu melaporkan ke Menko PMK hingga saat ini progres masih 85-90 persen dan ini akan dipertimbangkan oleh Presiden nantinya," katanya menambahkan.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, sebelumnya mengatakan hanya ada dua perencanaan terkait pelaksanaan PON 2020, yakni tetap berjalan tahun ini atau ditunda. Dan, keputusan tersebut berada di tangan Presiden melalui rapat kabinet.
‘’Kita tentu harus mempersiapkan opsi penundaan, tetapi itu bukan kewenangan Menpora. (Penundaan) tetap harus melalui keputusan presiden melalui rapat kabinet," ujar Menpora Zainudin Amali saat melakukan telekonferensi bersama media di Jakarta.
Kemenpora saat ini masih mengumpulkan data dan informasi, termasuk usulan dari berbagai pihak. Usulan tersebut nantinya akan disampaikan kepada presiden untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan pelaksanaan PON 2020.
Kapisa menyatakan tuan rumah Papua akan tetap mengikuti apapun keputusan pemerintah pusat soal nasib pelaksanaan pekan olahraga nasional empat tahunan itu. Pemerintah Papua sebelumnya telah meningkatkan status penanganan wabah virus corona di sana dari siaga menjadi tanggap darurat.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga telah menyepakati untuk memperpanjang masa status tanggap darurat di Papua dari 9 April menjadi 6 Mei. ‘’Kami akan mengikuti keputusan presiden. Sambil menunggu, pembangunan venue tetap berjalan meski agak lambat karena covid-19,’’ jelas Kapisa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
