REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyebaran virus corona atau Covid-19 yang mewabah ke seluruh Tanah Air memicu beberapa pemerintah daerah (pemda) mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan. Kebijakan PSBB yang membatasi aktivitas ternyata belum disertai dengan kebijakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan.
Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mendorong seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR untuk menggunakan hak di komisinya masing-masing supaya mengingatkan pemerintah untuk lebih serius mengatasi virus corona. "Terutama bagaimana kegiatan-kegiatan pemerintahan semua diarahkan bagi penanganan dan penyelesaian Covid-19, baik penanganan bagi dampak kesehatan atau penanganan terhadap dampak sosial dan ekonomi," kata Muzan di Jakarta, Jumat (10/4).
Menurut Muzani, hal terpenting saat ini terkait pemberlakuan PSBB adalah menjamin kesejahteraan masyarakat agar setiap dapur mereka terus menyala selama masa pandemi corona. Dengan begitu, seruan pemerintah dalam melakukan upaya jaga jarak dapat dipatuhi masyarakat.
"Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kebijakan tetap di rumah, membatasi kontak satu orang dengan orang yang lain lewat physical distancing atau social distancing bisa lebih efektif," jelas Ahmad Muzani.
Lewat sejumlah langkah yang kini tengah diperjuangkan, Muzani berharap, DPR RI lewat kekuatan yang dimiliki bisa meringankan beban masyarakat yang sudah terasa berat. Apalagi menghadapi bulan Ramadhan serta disusul dengan Idul Fitri atau Lebaran 1441 Hijriah, pihaknya mengimbau pemerintah untuk bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat.
"Kebijakan physical distancing ini tidak akan bisa efektif kalau tidak ada kepastian bahwa dapur setiap keluarga bisa ngebul. Karena itu, kepala keluarga pasti akan keluar rumah mencari bagaimana agar dapurnya bisa ngebul," ucap Muzani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
