REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, keputusan pemerintah mengambil tenor 50 tahun dalam penerbitan Pandemic Bond untuk memberikan daya tarik lebih bagi investor. Apalagi dengan imbal hasil tinggi, yaitu antara 3,9 persen sampai 4,5 persen.
Piter menyebutkan, pemerintah harus memiliki iming-iming besar agar Pandemic Bond yang digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan penanganan virus corona (Covid-19) bisa laku di pasar. Khususnya di tengah ketidakpastian global saat ini. "Istilahnya, dijual obral," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (7/4).
‘Obralan’ itu yang membuat penawaran terhadap Pandemic Bond terbilang tinggi. Seperti dilansir di Reuters, surat utang ini sudah mengumpulkan 4,3 miliar dolar AS dalam penerbitan pertama yang sekaligus menjadi utang obligasi dolar AS terbesar Indonesia.
Piter menyebutkan, pemerintah harus berhati-hati dalam menawarkan Pandemic Bond. Instrumen ini dinilainya dipaksa dijual ke pasar di tengah situasi yang sedang panik akibat wabah Covid-19.
"Risiko yang meningkat harus dibayar dengan imbal hasil tinggi yang harus dilunasi dalam periode sangat panjang," tuturnya.
Piter menilai, sebenarnya, pemerintah masih memiliki opsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri dengan skema quantitative easing, yakni dibeli oleh Bank Indonesia (BI). Quantitative easing adalah kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral guna meningkatkan jumlah uang beredar.
Dengan kebijakan ini, pemerintah Indonesia memiliki risiko lebih rendah karena bisa ditawarkan dalam suku bunga lebih rendah dan tenor lebih pendek.
Piter mengakui, Indonesia memang membutuhkan dolar untuk memperkuat BI dalam melakukan stabilisasi rupiah. Tapi, cadangan devisa Indonesia ditambah dengan second line of defense-BI sebenarnya masih cukup.
"Makanya, lebih baik fokus ke pembiayaan dalam negeri dengan mengandalkan quantitative easing dari BI," ujarnya.
Menurut term-sheet yang dikutip Reuters, Pandemic Bond ditawarkan dengan tiga tranche. Pertama, senilai 1,65 miliar dolar AS dengan tenor 10,5 tahun.
Kedua, 1,65 miliar dolar AS bertenor 30,5 tahun. Ketiga, 1 miliar dolar AS bertenor 50 tahun dan menjadi utang dolar dengan tenor terlama yang pernah diterbitkan di Asia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, nilai penerbitan Pandemic Bond ditargetkan mencapai Rp 449,9 triliun. BI dapat ikut membelinya secara langsung di pasar primer untuk membantu pembiayaan defisit.
Kebijakan itu tertuang dalam Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Saat ini, Kemenkeu bersama BI sedang memproses membuat mekanisme pembelian SBN. "Agar tetap prudent dan sharing risk maupun cost yang responsible," ujar Sri dalam teleconference Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (6/4).
Sri mengatakan, pemerintah memprioritaskan potensi dari berbagai sumber dalam negeri yang paling aman terlebih dahulu untuk pembiayaan. Misalnya, Saldo Anggaran Lebih (SAL), hingga mempertimbangkan penggunaan seluruh dana abadi pemerintah dan dana yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU).
Tapi, karena dirasa tidak cukup, pemerintah memutuskan menerbitkan SBN di pasar domestik dan global. "Meskipun sekarang kondisinya sangat volatile, kami terus berikhtiar mencai kesempatan terbaik untuk bisa dapatkan biaya atau harga terbaik bagi SBN kita," kata Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
