REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah upaya antisipasi penyebaran dan penanganan wabah virus Corona atau Covid-19 dilakukan berbagai negara dengan strategi yang berbeda-beda. Begitu juga di Indonesia yang telah membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Namun Indonesia dianggap kehilangan golden time atau waktu emas dalam deteksi dini pasien.
"Pengumuman Darurat Kesehatan tersebut sangatlah tepat. Namun, Indonesia telah kehilangan golden time dalam deteksi dini pasien," ungkap Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Vunny Wijaya, dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Selasa (7/4).
Vunny melanjutkan, dari awal wabah ini muncul di China dan berkembang di sejumlah negara. Maka seharusnya Pemerintah Pusat, khususnya Kemenkes sudah menyiapkan langkah deteksi dini dan mengupayakan ketersediaan banyak lab dan alat tes. Melihat kondisi sudah seperti ini, masyarakat perlu didorong untuk terlibat aktif dalam hal menekan penyebaran Covid-19.
"Sejauh ini, garis depan penanganan Covid-19 terletak pada tenaga kesehatan. Namun, dalam hal pencegahan hingga memutus rantai masyarakat harus berada di garis depan. Sederet skenario kebijakan dibuat Pemerintah Pusat dalam mencegah penyebarannya," tambahnya.
Lebih lanjut, Vunny, mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk physical distancing. Kemudian imbauan tetap di rumah selama 14 hari, dan sebagainya. Sambungnya, program-program tersebut membutuhkan dukungan publik. Jadi masyarakatlah yang dominan sebagai pelaku.
“Publik dalam hal ini, masyarakat secara luas, perlu didorong agar patuh dan mendukung kebijakan Pemerintah. Masyarakat harus benar-benar didorong dan secara sukarela berada di garis depan pencegahan untuk menekan hingga memutus rantai penyebaran Covid-19," terang Vunny.
Namun, kata Vunny, hal ini perlu didukung juga dengan adanya transparansi informasi, termasuk data yang akurat dari Pemerintah. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan open government. Serta transparansi atau keterbukaan, yang kesemuanya harus secara konsisten dipertanggungjawabkan.
"Transparansi juga akan mendorong peningkatan kepercayaan publik untuk mendukung program-program yang ada," kata Vunny.
Vunny menilai, belum agresifnya Pemerintah dalam memberikan informasi terintegrasi melalui pesan singkat atau SMS juga menjadi catatan yang harus segera diperbaiki melalui Gugus Covid-19. Upaya yang dilakukan BNPB melalui SMS juga harus terus digalakkan, selain model informasi visual yang edukatif dan mudah dicerna masyarakat luas.
“Untuk mendorong keterlibatan masyarakat, Pemerintah harus lebih proaktif dan mampu memberikan informasi dengan akurat dan edukasi secara masif melalui SMS dan situs resmi, serta media lain yang dimiliki,” tutup Vunny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
