Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

MAKI Kritik Kebijakan Menteri KKP

Kamis 02 Jul 2020 08:39 WIB

Red: Sammy Abdullah

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ingin mengembangkan dan menaikan status Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ingin mengembangkan dan menaikan status Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

Foto: kkp
Kebijakan soal ekspor benih lobster dan cantrang dinilai sebagai langkah mundur

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengkritisi sejumlah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Menurut Boyamin, kinerja Edhy justru bertolak berlakang dengan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

"Dibanding bu Susi Pujiastuti bak langit dan bumi. Padahal bu Susi adalah perempuan dan hanya lulusan SMP. Tidak ada lagi cerita pembakaran kapal nelayan asing illegal,” cetus Boyamin kepada wartawan, Rabu (1/7).

Berdasarkan survei yang dirilis lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI), Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Edhy Prabowo menempati paling rendah dalam survei tingkat kepuasan kinerja para menteri. Politisi Gerindra itu hanya mendapat tingkat kepuasan sebanyak 23,3 persen, sedangkan yang tidak puas ada 58 persen. Sementara pimpinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang juga menjabat menteri, ada di urutan pertama sebagai menteri dengan kinerja paling memuaskan.

Boyamin menilai survei itu adalah gambaran dari kepuasan masyarakat. Dia juga menggarisbawahi kebijakan Menteri Edhy soal ekspor lobster yang dipertanyakan transparansinya.

“Salah satunya adalah ekspor benih lobster yang sangat memalukan dan mencederai kebijakan Presiden Jokowi, apa untungnya ekspor benih lobster dengan membuat nelayan tetap gigit jari,” ujarnya.

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengamini bahwa Edhy justru jadi antitesis kebijakan Susi. Ia mengatakan berbagai kebijakan kontroversi seperti ekspor lobster dan cantrang adalah langkah mundur.

"Sejak ditinggal Susi Pudjiastuti, Kementerian KKP mundur luar biasa," kata Ferdy.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA