REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perikanan mendukung usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyerap produk perikanan masyarakat di tengah pandemi corona.
PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus menyampaikan dukungannya untuk menyerap produk perikanan masyarakat. Direktur Utama Perinus Yana Aditya mengaku akan menjalankan keputusan yang ditetapkan pemerintah, terlebih dalam situasi seperti saat ini. "Kami mendukung kebijakan pemerintah yang diambil," ujar Yana.
Tak hanya Perinus, Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) menyampaikan hal serupa. Direktur Utama Perum Perindo Farida Mokodompit menyambut baik usulan tersebut. Kata Farida, Perum Perindo sudah melakukan penyerapan produk perikanan dari nelayan yang memang menjadi core bussiness dari perusahaan.
"Tugas Perum Perindo adalah menyerap hasil tangkapan nelayan di seluruh penjuru Indonesia, yang kemudian ikan-ikan hasil serapan nelayan itu dilakukan trading baik secara online maupun konvensional untuk di konsumsi nasional maupun mancanegara," ucap Farida saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (7/4).
Farida menyebut nelayan dan petambak merupakan stakeholder utama Perum Perindo. Ia menjelaskan Perum Perindo berkontribusi terhadap lebih dari 25 ribu nelayan, baik lewat pembelian hasil tangkap nelayan, budidaya petambak, pengoperasian kapal nelayan dan fasilitasnya serta bantuan kemitraan melalui program PKBL. Farida menyampaikan Menteri BUMN Erick Thohir juga mengarahkan kepada BUMN-BUMN di sektor pangan untuk mampu menjamin pasokan komiditas pangan di tengah pandemi corona saat ini.
"Hal ini tentu juga dilakukan oleh Perum Perindo untuk selalu menjaga pasokan stok ikan kami yang tersebar di gudang es penyimpanan (cold storage) di seluruh Indonesia," kata Farida.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengusulkan pemerintah maupun BUMN dapat membeli produk perikanan masyarakat. Menurutnya, hingga kini nelayan maupun pembudidaya terus berproduksi namun ada kekhawatiran hasilnya tidak terserap.
"Mereka juga takut karena tidak ada jaminan harga imbas pandemi Covid-19," ujar Edhy.
Edhy mengatakan usulan tersebut salah satu dari sejumlah usulan stimulus ekonomi untuk menjaga keberlangsung sektor perikanan di tengah pandemi Korona pada rapat koordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (3/4).
"Jadi kami harapkan adanya stimulus keuangan untuk membeli produk perikanan masyarakat. Apakah pemerintah yang membeli atau BUMN," ucap Edhy.
KKP, kata Edhy, sudah menyiapkan cold storage (gudang pendingin) yang dapat dipakai untuk menyimpan produk perikanan bila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan membeli ikan dari nelayan maupun pembudidaya saat pandemi corona. Edhy menilai optimalisasi penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) ikan sebagai penyangga harga hasil perikanan di tingkat nelayan dan pembudidaya. Edhy berharap para pelaku usaha yang bergerak di bidang pemasaran bisa menyerap produksi nelayan dan pembudidaya.
"Kami memiliki lebih dari 100 ribu (ton kapasitas) cold storage yang masih idle. Seandainya ada bantuan keuangan dari pemerintah untuk membeli produk perikanan masyarkat, dapat ditempatkan di cold storage," ucap Edhy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
