Rabu 08 Apr 2020 01:36 WIB

Bupati Pekalongan Minta ASN Bantu Warga Miskin

Satu ASN diimbau membantu dua warga miskin.

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Dwi Murdaningsih
Ilustrasi Miskin
Foto: Mgrol101
Ilustrasi Miskin

REPUBLIKA.CO.ID, KAJEN -- Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengimbau jajaran ASN di wilayahnya meningkatkan kepedulian. Dia meminta ASN bisa membantu warga miskin.

''ASN di Kabupaten Pekalongan, baik yang tinggal di kota maupun di desa, harus membantu masyarakat miskin yang ada di sekitar tempat tinggalnya,'' kata Bupati, Selasa (7/4).

Baca Juga

Dia bahkan menyebutkan, meski hanya bersifat imbauan, namun dia telah memerintahkan para kepala OPD untuk melakukan pendataan. ''Kepala OPD akan mendata para ASN di lingkungan OPD-nya, dan keluarga siapa saja yang dibantu. Minimal, setiap ASN bisa membantu dua keluarga miskin,'' katanya.

Bupati menyatakan, wabah penyakit covid-19 yang berlangsung saat ini, telah menimbulkan dampak tidak hanya pada masalah kesehatan masyarakat. Namun juga dampak sosial ekonomi yang tidak ringan.

''Wabah ini dipastikan akan banyak menyulitkan warga miskin atau warga yang tadinya hanya hidup pas-pasan. Untuk itu, saya instruksikan kepada seluruh ASN untuk nyonggo (menyangga-red) bantuan  ekonomi tetangganya yang tergolong keluarga tidak mampu,'' katanya.

Bupati menyatakan, Pemkab tidak akan mengambil kebijakan berupa pemotongan gaji atau insentif berupa tambahan penghasilan atau tunjangan yang selama ini diterima ASN. ''Namun kita mengetuk hati para ASN agar lebih peduli pada lingkungannya,'' katanya.

Dengan jumlah ASN di Kabupaten Pekalongan yang mencapai 9.000 orang, dia menyebutkan, akan ada sebanyak 18 ribu warga muskin yang mendapat bantuan dari para ASN. ''Kita juga sudah menggelar diskusi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pekalongan dan berbagai komponen. Mereka sudah menyatakan persetujuannya,'' katanya.

Selain bantuan dari para ASN, Bupati menyatakan, Pemkab juga akan menganggarkan bantuan dari APBD. Termasuk juga nantinya akan ada anggaran bantuan Pemprov Jateng dan pemerintah pusat. ''Nantinya akan kita sinergikan, karena Pemkab punya data yang cukup lengkap berkaitan dengan data penduduk miskin,'' jelasnya. n eko widiyatno

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement