REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar program jaring pengaman sosial yang telah disiapkan oleh pemerintah segera didistribusikan secepat mungkin kepada masyarakat. Program jaring pengaman sosial ini pun harus diberikan tepat sasaran kepada para penerima manfaat.
Karena itu, Jokowi menekankan agar data penerima manfaat tersebut akurat dengan melibatkan RT, RW dan juga pemerintah desa setempat.
“Penyalurannya sesegera mungkin, secepat mungkin. Tepat dan cepat,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial di Istana Kepresidenan Bogor di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/4).
Selain itu, Presiden juga meminta agar mekanisme penyaluran program jaring pengaman sosial disusun seefisien mungkin dan tak menyulitkan masyarakat. Mekanisme penyaluran bantuan inipun dimintanya agar turut melibatkan sektor UMKM baik pedagang di pasar, jasa transportasi ojek, sehingga dapat menggerakkan usaha kecil masyarakat.
“Gunakan cara praktis tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat,” kata dia.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 110 triliun yang akan dialokasikan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah yang terdampak pandemi corona saat ini. Anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat lapisan bawah dan juga menjaga daya beli.
“Kita pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp 110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan tentu saja untuk menjaga daya beli,” jelas Jokowi.
Selain itu, pemerintah juga telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat PHK dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima manfaat. Nilai manfaat pun juga dinaikkan sebesar 25 persen dan penyalurannya dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.
Bantuan sosial lainnya, yakni kartu sembako juga diperluas jumlah penerimanya dari 15,2 juta penerima manfaat menjadi 20 juta penerima. Besaran kartu sembako yang diterima pun juga dinaikkan 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama sembilan bulan.
Sementara, khusus bagi warga di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi akan mendapatkan bantuan sosial khusus. Bantuan sosial khusus ini diberikan untuk 3,7 juta berbasis keluarga. Sebanyak 1,1 juta bantuan sosial tersebut nantinya akan disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan sebanyak 2,6 juta bantuan sosial akan disiapkan oleh pemerintah pusat.
“Selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh satgas covid 19,” jelas dia.
Presiden pun telah menginstruksikan Menteri Sosial agar segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan juga Kartu Pra Kerja yang akan segera dibagikan mulai 9 April ini. Anggaran untuk bantuan Kartu Pra Kerja juga dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.
“Dan penerima manfaatnya 5,6 juta orang terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak covid 19,” ujar Jokowi.
Bantuan lainnya yakni berupa penggratiskan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan juga diskon sebesar 50 persen bagi tujuh juta pelanggan golongan 900 VA selama April-Juni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
