REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat menghindari rentenir yang menyodorkan pinjaman uang memanfaatkan krisis ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19).
"Kita harus sama-sama mencegah jangan sampai situasi ini menjadi ladang aji mumpung bagi rentenir," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa malam.
Menurut dia, rentenir tidak masuk pada skema yang dilakukan pemerintah terkait perbankan, pegadaian maupun koperasi.
Mantan menteri sosial itu memastikan bahwa Presiden Joko Widodo di Jakarta saat ini sedang mengupayakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.
"Perppu ini akan menjadi pintu masuk kami untuk membuat kebijakan skema bantuan terhadap masyarakat terdampak, apakah nanti dari Himpunan Bank Negara atau Bank Pembangunan Daerah," ucapnya.
Gubernur Khofifah juga memastikan telah melakukan koordinasi berlapis dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan wilayah Jawa Timur terkait restrukturisasi kredit bagi para pelaku UMKM yang terdampak sosial ekonomi Covid-19.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengestimasi terdapat 3,88 juta pekerja di berbagai sektor yang terdampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
Dari jumlah itu, diperkirakan hanya sekitar 930 pekerja yang terkawal bantuan pangan non tunai (BNPT).
"Kemungkinan besar 2,95 juta pekerja di Jawa Timur yang terdampak sosial ekonomi COVID-19 belum terkawal BNPT. Kami segera merancang program memberikan bantuan," katanya.
Salah satunya yang sedang dilakukan Pemprov Jatim, lanjut dia, sedang menyisir nelayan ikan tangkap di beberapa wilayah, seperti di Kepulauan Sumenep, Madura, untuk segera diberi bantuan.
"Kami tidak membatasi jumlahnya. Kami telah berusaha sesegera mungkin berkoordinasi dengan seluruh elemen, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten/kota, siapa yang sudah teridentifikasi agar segera dilakukan intervensi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
