REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya akan segera mempercepat pembahasan revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Ace mengatakan, Komisi VIII DPR memandang penanggulangan bencana butuh penguatan, khususnya dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.
"Komisi VIII memandang bahwa penanggulangan bencana, terutama saat kita menghadapi Covid-19 ini, membutuhkan penguatan manajemen kelembagaan," ujarnya usai rapat internal Komisi VIII, Selasa (31/3).
Pihaknya memandang bahwa penanggulangan bencana membutuhkan penguatan manajemen kelembagaan, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah. Khususnya dalam penanganan virus Covid-19 atau corona.
"Kemudahan untuk melakukan mobilisasi sumber daya dan pembentukan pusat penanggulangan bencana di daerah rawan bencana," kata Ace.
Komisi VIII DPR RI juga akan menyisir anggaran mitra kerjanya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tidak dimungkinkan untuk diselenggarakan akibat Covid-19 ini. Agar realokasi dapat digunakan untuk pembelian alat medis dan kebutuhan dampak sosial.
Selain itu, Komisi VIII mendukung langkah Kementerian Agama untuk menggunakan 10 asrama haji di daerah. Untuk digunakan sebagai rumah sakit darurat penanganan virus corona. Kementerian Sosial juga didesak untuk mengajukan skema program dampak sosial dari Covid-19. Selain mempercepat pencairan program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Komisi VIII mendesak agar dibuat program seperti bantuan langsung tunai (BLT).
"Yang diperuntukan bagi kalangan berpenghasilan rendah, pekerja harian, dan kalangan yang bekerja di sektor informal," ujar Ace.
Sebelumnya, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPN) Doni Monardo berharap DPR segera merevisi UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
