REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyatakan kebijakan terbaru pemerintah terkait aktivitas mudik masyarakat di tengah kondisi pandemi virus corona jenis baru (Covid-19) akan diumumkan Selasa (31/3) besok. Doni dalam telekonferensi pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Senin (30/3) mengatakan, pemerintah akan membagi kebijakan mudik dengan kategori individu yang boleh mudik dan individu yang dianjurkan tidak mudik dengan beberapa ketentuan.
"Siapa yang boleh mudik, siapa yang kira-kira dianjurkan tidak mudik dengan beberapa ketentuan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah," ujarnya.
Doni mengatakan, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan terkait kegiatan masyarakat yang rutin dilakukan setiap tahun menjelang Idul Fitri ini. “Sudah dibahas secara detail, melibatkan para gubernur. Jadi, mohon bersabar dulu. Untuk keputusan ini akan dikeluarkan besok (31/3) sore," ujarnya.
Kepala BNPB itu juga mengakui sudah banyak masyarakat yang mudik sejak jauh-jauh hari, bahkan sebelum Ramadhan tiba tanggal 24 April 2020. Pasalnya, pemberlakuan masa tanggap darurat di DKI Jakarta sejak 20 Maret 2020.
Berkaca dari situasi di lapangan, menurut Doni, tidak mungkin pemerintah meminta masyarakat yang sudah mudik untuk kembali lagi ke DKI Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Namun, pemerintah mengimbau pemudik untuk mengisolasi diri selama 14 hari di rumah masing-masing secara disiplin.
“Tidak keluar rumah selama 14 hari. Setiap masyarakat yang pulang dari kota besar, berdiam diri, membatasi diri dengan sosialnya, menghindari salaman, pelukan, apa saja yang secara fisik yang berdekatan,” ujar Doni.
Berdasarkan data yang dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam delapan hari terakhir sudah terdapat 14 ribu orang yang bertolak dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
