REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar sistem pelayanan informasi di rumah sakit (RS) rujukan yang menanggani virus corona atau Covid-19 terintentegrasi dan dapat diakses secara daring. Jokowi ingin masyarakat lebih mudah untuk mengetahui ketersediaan ruangan pelayanan di rumah sakit itu.
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui video conference tentang Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, meminta agar sistem pelayanan informasi di RS rujukan bisa terintegrasi secara daring atau online. "Termasuk ketersediaan ruangan di rumah sakit darurat (untuk Covid-19), seperti di Wisma Atlet, betul-betul sistemnya dibangun," kata Presiden.
Jokowi menginginkan agar sistem yang dimaksud itu bisa terbangun secara daring sehingga memudahkan masyarakat mengaksesnya. "Sistem yang terintegrasi dengan online sehingga semuanya bisa lebih cepat terlayani," katanya.
Jokowi mengaku mendapatkan banyak laporan dan keluhan dari masyarakat terkait masih kerapnya mereka belum mendapatkan pelayanan yang sesuai harapan dari rumah sakit rujukan. Bahkan, katanya, banyak di antaranya yang terpaksa ditolak setelah datang ke rumah sakit tersebut karena ketidaktersediaan ruangan.
Oleh karena itu, dengan sistem daring yang terintegrasi, Presiden sangat berharap hal tersebut bisa diminimalkan dan membuat layanan kesehatan kepada pasien semakin optimal dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu, Jokowi meminta pengadaan perangkat pemeriksaan untuk mendeteksi virus corona atau Covid-19 diperhatikan. Hal itu agar pemeriksaan di laboratorium untuk mengetahui penyebab Covid-19 tidak terhambat.
"Saya juga minta ketersediaan rapid test (alat pemeriksaan cepat), PCR (polymerasechainreaction), untuk percepatan pemeriksaan di laboratorium," kata Presiden.
"Pengadaan untuk ini tolong juga diperhatikan," tegasnya.
Presiden mengatakan bahwa penggunaan alat pemeriksaan cepat untuk mendeteksi potensi infeksi virus coronapenyebab COVID-19 diprioritaskan untuk untuk tenaga kesehatan dan keluarganya. "Untuk rapid test saya minta yang diberikan prioritas adalah tenaga-tenaga kesehatan beserta seluruh lingkaran keluarganya, tentu saja beserta yang terkena status ODP (orang dalam pemantauan)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
