REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah menyiapkan langkah tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah di tengah pandemi covid-19 yang semakin meluas. Sebab, tak sedikit masyarakat yang saat ini berbondong-bondong kembali ke kampung halamannya sejak ditetapkannya tanggap darurat di DKI Jakarta.
“Demi keselamatan bersama saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai antisipasi mudik Lebaran 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3).
Para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat sendiri juga telah memberikan imbauan kepada para perantau di Jabodetabek agar tak kembali ke kampung halaman selama masa pandemi ini. Namun, Jokowi menilai, imbauan kepala daerah tersebut tak cukup. Menurutnya, diperlukan langkah yang lebih tegas lagi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Saya minta untuk diteruskan, dan digencarkan lagi. Tapi menurut saya imbauan-imbauan seperti itu juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Jokowi menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 dengan membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia menyebut, dalam delapan hari terakhir ini, terdapat 876 armada bus antarprovinsi yang telah mengangkut sekitar 14 ribu penumpang dari Jabodetabek ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga DIY.
Angka tersebut belum termasuk jumlah pemudik yang menggunakan transportasi massal lainnya seperti kereta api, kapal, maupun angkutan udara, dan juga kendaraan pribadi. Jokowi mengatakan, adanya mobilitas orang dalam jumlah yang besar berpotensi untuk memperluas penyebaran corona.
“Bahkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jateng, Gubernur DIY, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya. Dan sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jabar, Jateng dan DIY, serta ke Jatim,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
