REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menyatakan tetap mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan lockdown terkait penyebaran virus corona (Covid-19). Menurut Irwan, usai melakukan teleconference dengan Jokowi kemarin, Kamis (26/3), Presiden sudah mempelajari dampak baik dan buruk bila lockdown diberlakukan.

''Presiden berkali-kali sampaikan pesan, sudah mempelajari lockdown, setelah dipertimbangkan, presiden tidak melakukan lockdown,'' kata Irwan Prayitno di kantor Gubernur Sumbar di Padang, Jumat (27/3).

Irwan mengatakan, pertimbangan Presiden Jokowi tidak mengambil langkah lockdown sudah melalui kajian atas data dan fakta. Pemerintah, kata Irwan, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah meminta pendapat dari 189 duta besar. Dari banyak negara tersebut punya karakter berbeda-beda.

Irwan mengakui, saat ini banyak desakan kepada Pemprov Sumbar melakukan lockdown setelah sudah ada enam kasus positif Covid-19 sejak kemarin. Irwan menyebut kebijakan lockdown hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Saat ini Sumbar, kata Irwan, mengikuti arahan dari pusat.

''Kalaupun nanti lockdown, tentu itu keputusan pusat,'' ujar Irwan Prayitno.

Salah satu desakan agar Sumbar melakukan lockdown datang dari politikus Partai Gerindra Andre Rosiade. Anggota DPR RI dari Sumatra Barat ini meminta pemerintah provinsi melakukan lockdown untuk mencegah pengembangan virus corona atau covid-19. Andre menyebut tak ada alasan lain bagi Pemprov Sumbar melakukan //lockdown//. Terlebih sejak Kamis (26/3) di Sumatra Barat sudah terdapat  pasien positif mengidap Covid-19.

Ikuti Whatsapp Channel Republika